Masyarakat Empat Desa di Kapuas Tolak Keberadaan PT. IFP

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Tokoh masyarakat di empat Desa yakni Desa Humbang Raya, Bukit Batu, Sei Gita dan Desa Gawing menolak keberadaan Perusahaan Besar Swasta (PBS) Kelapa Sawit PT.Industrial Forest Platation (IFP) yang beroperasi di wilayah Desa Aliran Sungai (DAS) Muroi, Leheng Mangutup, dan Sei Hubang Mecamatan Mentangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng.

Penolakan dengan alasan, PT.IFP telah merambat dan memusnahkan hutan adat yang mana diduga area izin perusahanan telah masuk seluruh wilayah desa Hubang Raya dan juga pelaksanaan izin juga sudah memusnahkan pohon-pohon kayu yang dilindungi Undang-Undang seperti Ramin, Pantung, dan Jalutung juga sudah disampaikan melalui kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI rabu (10/05) kemarin.

Dalam surat yang disampaikam tersebut, masyarakat juga menganggap, kegiatan PT. IFP sendiri sudah merusak habitat alami satwa endemik yang dilindungi yakni orangutan. Dimana perkiraan ada 500 individu orangutan yang terancam habitatnya. Bahkan kegiatan pembukaan hutan yang dilakukan oleh pihak perusahaan bersangutan secara masif sudah mengancam debit air di beberapa sungai seperti sungai Muroi,Mangkutup dan sungai Hubang.

Berdasarkan informasi yang diperoleh menaranews.com, senin (26/06) kemarin beberap tokoh masyarakat melakukan kegiatan adat Mahinting dikarnakan belum adanya kejelasan dari perusahaan yang bersangkutan untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Bahkan berbagai macam pertimbangan serta kesepakatan bersama tokoh-tokoh masyarakat di wilayah Desa Hubang Raya sampai dengan saat ini belum direspon.

Buntut dari persoalan tersebut pun sudah beberapa kali disampaikan kepada Anggota DPRD Provinsi Kalteng. Aspirasi pun kembali disampaikan oleh sejumlah masyarakat DAS Muroi senin (03/07) yang difasilitasi langsung oleh Ketua Komisi A Ferddy Y. Ering dan didampingi Anggota Komisi B, Lodewik C. Iban di Gedung Komisi Jl. S.Suparman Kota Palangka Raya.

Camat Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalteng yang namanya tidak mau ditulis ketika dikonfirmasi awak media usai pertemuan menyampaikan, dirinya hanya memfasilitasi penyampaian aspirasi dari masyarakat kepada Anggota DPRD Provinsi Kalteng ketika itu dengan alasan, dirinya hanya mengantar saja supaya bisa terarah.

“Makanya saya tidak bisa memberikan statemen kepada teman-teman. Dan ini memang inisiatif dari warga saja. Proses penanganan yang dilakukan di tingkat Kabupaten masih belum sampai ke tingkat bawah. Pada intinya masalah ini masih belum selesai, itu aja” pungkasnya.

Dilain pihak, Lodewik C. Iban ketika dikonfirmasi menyampaikan, dirinya membenarkan, tuntutan yang disampaikan oleh sejumlah Desa, tidak menerima keberdaan perusahaan PT.IFP. Kabarnya Bupati Kabupaten Kapuas juga tidak mensetujui juga.

“Kemarin ada kesepakatan, persoalan ini ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, tapi sampai sekarang tidak ada hasilnya, dan tidak ada reapon dari perusahaan. Perusahaan tetap menempun jalur hukum. Dan pembuatan izin amdal sendiri tidak melibatkan masyarakat. Padahal aeharunya menurut aturan dilibatkan” tutup Lodewik.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...