Lingkar Bantuan Hukum : PT. KAI Tidak Berhak “MENGGUSUR” Warga Stasiun

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Rencana PT. KAI Persero untuk melakukan penggusuran terhadap pemukiman warga stasiun Bukittinggi sebagaimana pemberitaan media Lokal pada 14 Juli 2017 merupakan bentuk arogansi terhadap masyarakat pemerintahan. Dalih reaktivitasi kereta api, telah dijadikan oleh PT KAI untuk melakukan pembahongan publik. Sebab, dibalik rencana penertiban tersebut, PT. KAI telah mengadakan MoU dengan PT Patrajasa untuk membangun Hotel, Balkondes dan Homestay di atas tanah Emplasmen bekas jalur Kereta Api Indonesia tersebut. Demikian Press Release Nomor : 001/S-Pers/Link-BAKUM/VII/2017, yang disampaikan oleh Lingkar Bantuan Hukum (Link-BAKUM) selaku kuasa masyarakat yang menguasai lahan emplasmen atas tanah negara di Stasiun Kelurahan Tarok Dipo Bukitinggi.

Sementara itu, Advokat masyarakat yang tergabung dalam Link-Bakum, Muhammad Fauzan Azim saat dikonfirmasi Menaranews mengatakan bahwa SP 3 belum pernah diterima masyarakat, hanya klaim dari PT. KAI di media saja.

“Klaim adanya penyaluran SP 3 dari PT. KAI kepada masyarakat Stasiun Bukittinggi muncul di salah satu media harian lokal,” katanya.

Pihaknya juga menambahkan, adanya surat permohonan pengamanan dan bantuan perspnil kepada instansi-instansi terkait, semestinya terbit berdasarkan SP 1, SP 2 dan SP 3. Sementara SP 3 belum diterima sama sekali oleh masyarakat.

Dijelaskan dalam Press Release yang terbit pada 16 Juli tersebut, bahwa Secara hukum, UU 23/2007 tentang Perkeretaapian PT KAI hanyalah perusahaan negara operator Kereta Api Indonesia, sehingga PT KAI bukan negara. Oleh karena itu PT KAI tidak berhak menggusur warga negara yang sudah mendiami tanah negara tersebut selama lebih dari 20 tahun. Terdapat 3 (tiga) alasan mendasar mengapa PT KAI tidak dapat melakukan penggusuran atas nama negara.

Pertama, tanah emplasmen di luar jalur dan Stasiun Kereta Api Indonesia harus berlaku hukum agraria, jika selama ini negara tidak mendaftarkan hak pakai atas tanah tersebut dan tidak terbit pula hak pengelolaan atas nama PT KAI, maka tidak mungkin masyarakat dapat membangun rumah permanen di atas tanah tersebut secara berturut-turut lebih dari 20 tahun. Tindakan PT KAI yang selama ini menyewakan tanah negara kepada masyarakat merupakan sebuah pelanggaran hukum dan perjanjian sewa-menyewa atas tanah negara tersebut berarti batal demi hukum. Di atas tanah negara seharusnya berlaku hukum agraria. Sesuai Pasal 44, UU Agraria, sewa-menyewa hanya dibenarkan atas tanah hak milik, sementara PT KAI bukanlah pemilik tanah-tanah negara yang ada di Stasiun Bukittinggi. Kalaupun PT KAI merasa berhak atas tanah-tanah negara tersebut, PT KAI secara elegan harus menunjukkan bukti hak berupa sertifikat hak pakai atau sertifikat hak pe­ngelolaan. Negara mengatur bahwa setiap instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah, termasuk perusahaan-perusahaan negara seperti PT KAI, harus tunduk dan patuh menjalankan kewajiban sesuai PP 8/1953 ten­tang Penguasaan Tanah Negara.

Kedua, rencana reaktiviasi kereta yang dilakukan oleh PT KAI harus tunduk kepada UU 23/2007 tentang perkeretaapian serta peraturan perundang-undangan lain, khususnya UU Penataan Ruang. Terlepas dari rencana pembangunan Hotel, Homestay yang direncanakan oleh PT KAI bekerjasama sama dengan PT Patrajasa, reaktivisasi kereta harus memperhatikan hak daerah dalam penataan ruang. Sesuai Pasal 38 Perda 6/2011 RTRW Kota Bukittinggi 2010-2030, kawasan stasiun direncanakan sebagai bagian dari kawasan Pengembangan jaringan jalan kereta api antarkota di Jalur Padang-Padang Panjang-Bukittinggi-Payakumbuh-Pekanbaru-Dumai. Daerah harus terlibat dalam rencana induk perketaapian provinsi atau kabupaten/kota sesuai amanat UU Perkeretaapian. Apalagi bila dilacak kepada Perpres 58/2017 tentang Perubahan atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, jalur kereta api yang melintasi Kota Bukittinggi tidak termasuk dalam skema Perpres a quo karena jaringan jalur kereta api nasional hanya melewati Padang Panjang untuk menuju Pekanbaru. Oleh karena itu dalih penertiban rumah-rumah warga Stasiun selama ini sebagai bagian dari kepentingan negara dapat dipastikan hanya isapan jempol belaka.

Ketiga, arogansi PT KAI telah melecehkan Parlemen Daerah maupun Pemda Koita Bukitinggi. Sebab, setidaknya telah 2 kali kesempatan DPDR Kota Bukittinggi aktif menyuarakan nasib warganya yang terancam penggusuran. Pada 6 Juli 2017, DPRD Kota Bukittinggi telah melayangkan surat Penundaan Pelaksanaan SP3 dari DPRD Nomor: 170/308/DPRD-BKT/VII-2017 Tanggal 6 Juli 2017. Pada prinsipnya surat tersebut merupakan jalan tengah bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebelum penertiban dilaksanakan. DPRD Kota Bukittinggi juga berjanji untuk memanggil PT KAI duduk bersama dengan perwakilan masyarakat untuk membicarakan permasalahan tersebut dengan cara musyawarah mufakat. Namun melalui Surat Nomor: KA.203/VII/13/Divre II-SB-2017, tanggal 11 Juli 2017, Vice President PT KAI Persero Divisi Regional II Sumatera Barat telah melayangkan Surat Mohon Bantuan tenaga Personil Sat.Pol PP Wilayah Kota Bukittinggi untuk melaksanakan penertiban pada Rabu 19 Juli 2017. Selain surat tersebut ditembuskan kepada Polres Kota Bukitinggi, Dandim 0304 Agam/Bukittinggi, dan stake holder lainnya, hampir dipastikan surat yang sama juga telah diajukan kepada Kapolresta Bukittinggi dan Dandim 0304 Agam. Ironisnya, Surat Permohonan Bantuan Penertiban yang diajukan oleh PT KAI kepada Satpol PP Kota Bukittinggi tersebut, ternyata tidak satupun di pihak masyarakat yang telah menerima SP3 dari PT KAI hingga rilis ini dibuat. Dengan demikian, pernyataan PT KAI di media lokal yang mengatakan telah memberikan SP3 kepada masyarakat adalah suatu kebohongan dan tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara, khususnya hak atas rasa aman sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal di atas, Lingkar Bantuan Hukum (Link-BAKUM) selaku kuasa masyarakat yang menguasai lahan emplasmen atas tanah negara di Stasiun Kelurahan Tarok Dipo Bukitinggi, dengan ini menyatakan secara tegas bahwa Menolak rencanan penertiban bangunan masyarakat untuk kepentingan pembangunan Hotel, Homestay dan Balkondes dengan dalih rekativisasi jalur kereta api di kawasan Stasiun Bukittinggi; Meminta kepada PT KAI Persero untuk tunduk dan patuh kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghentikan segala pemberitaan yang tidak benar kepada publik; Meminta kepada pihak Kepolisian, Satpol-PP maupun Aparat TNI untuk tidak memberikan bantuan pengamanan atas rencana penggusuran tersebut kepada PT KAI; Meminta masyarakat sipil, NGO dan pemerhati untuk aktif memberikan dukungan kepada masyarakat Stasiun penghuni empalsmen tanah negara di Stasiun Kelurahan Tarok Dipo Bukittinggi yang terancam penggusuran. (AD)

Comments
Loading...