Komisi VI DPR RI Tegaskan Rafnasi Lelang Gula Diserahkan Ke Bulog

Menaranews, DKI Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Inas N Jubir menilai bahwa kebijakan PERMENDAG No. 16/M-DAG/PER/3/2017 oleh Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita telah melangkahi presiden dalam pembentukan pasar lelang komoditas untuk melaksanakan Rafinasi lelang gula.
Hal tersebut menurut Dia kebijakan tersebut bertentangan dengan Undang-undang. No. 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan pasal 18.
“PERMENDAG No. 16/M-DAG/PER/3/2017, produknya Enggartiasto Lukita masih saja menjadi polemik karena ada yang ingin memaksakan untuk tetap dilaksanakan padahal permendag ini bertentangan dengan,UU. No. 7 Tahun 2014, tentang Perdagangan pasal 18,” kata Inas kepada menaranews.com,.Sabtu(8/7).
“Artinya bahwa Enggar telah melangkahi Presiden karena, kewenangan pembentukan pasar lelang komoditas berada ditangan Presiden,” tambahnya.
Selain itu, Inas juga menegaskan bahwa Penunjukan PT. Pasar Komoditas Jakarta (penyelenggara lelang) yang didirikan pada tahun 2016 bertentangan dengan,PERPRES No. 4 Tahun 2015, pasal 19b.
“Selain itu, Penunjukan PT. Pasar Komoditas Jakarta sebagai penyelenggara lelang yang didirikan pada tahun 2016, bertentangan dengan PERPRES No. 4 Tahun 2015, pasal 19 b,” tegasnya.
Menurutnya, PT. Pasar Komoditas Jakarta belum pernah beroprasi, serta minimnya pengalaman.
“Karena Sebenarnya PT. Pasar Komoditas Jakarta sama sekali belum pernah beroperasi dan nihil pengalaman,” katanya.
Wakil Komisi VI DPR RI tersebut mencurigai adanya Kongkalokong antara Kementrian Perdagangan dengan PT. Pasar Komoditas Jakarta dalam melakukan penolakan terhadap penyelenggaraan Rafinasi Lelang gula oleh Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Yang anehnya adalah mereka yang selama ini gencar mendukung diselenggarakannya lelang gula rafinasi, ternyata menolak apabila penyelenggaraan lelang gula rafinasi tersebut dilaksanakan oleh BULOG yang tidak lain adalah Badan Usaha Milik Negara. Ada apa ini? Patut diduga karena adanya kongkalikong dengan PT. Pasar Komiditas Jakarta,” katanya.
Dia juga mengatakan bahwa Presiden berhak untuk menerbitkan Rafinasi lelang gula dan menunjuk Badan Urusan Logistik sebagai penyelenggra lelang.
“Jika memang UKM dan IKM menginginkan agar lelang gula rafinasi ini tetap dilaksanakan, maka Presiden lah yang berwenang untuk menerbitkan aturan tentang lelang gula rafinasi tersebut untuk kemudian memyerahkan penugasanya kepada BULOG untuk menyelenggarakan dan melaksanakan lelang gula rafinasi, karena penugasan tersebut diatur dalam UU No. 19 tahun 2003,”tutupnya. (MR)
Comments
Loading...