MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas meminta kasus dugaan pungutan liar (Pungli) pada saat penandatanganan MoU penyaluran dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Dinas Pendidikan Kapuas, diusut tuntas.
“Kami dari Dewan Pendidikan meminta agar kasus ini diusut dengan tuntas karena sudah mempermalukan dunia pendidikan di daerah ini,” Ujar Ketua Dewan Pendidikan Kapuas, Indan Thomas, Rabu (12/7/2017).
Mantan tenaga pendidik di Kabupaten Kapuas ini pun sangat menyayangkan terjadinya dugaan Pungli di lingkup Dinas Pendidikan Kapuas. “Kami menyayangkan hal-hal seperti ini (Pungli). Mungkin ini kelemahan juga dari kepala dinas melakukan pengawasan sehingga ada kesempatan oknum-oknum pegawai yang melakukan Pungli,” katanya.
Karenanya, Indan Thomas mengharapkan agar Kepala Disdik Kapuas proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang dapat mencoreng dunia pendidikan di Kapuas.
“Jadi, hal ini jangan terjadi lagi dan kami harapkan Kepala Dinas Pendidikan harus proaktif di dalam membina stafnya, itu harapan kita sehingga tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti ini,” tekannya.
Aparat kepolisian Polres Kapuas, Selasa (11/7/2017) siang, mengamankan dua oknum PNS Dsdik Kapuas dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan Pungli pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.
OTT dilakukan jajaran Polres Kapuas pada saat berlangsungnya penandatanganan MoU pencairan dana BOP PAUD di aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Jalan Tambun Bungai Kuala Kapuas. Selain mengamankan dua oknum Disdik, petugas juga mengamankan barang bukti sejumlah uang tunai yang diduga dari hasil Pungli (irf)
Editor: Hidayat