Kesbangpol Lambar Bahas Pertanggungjawaban Dana Partai yang bersumber dari APBD

MENARAnews, Lambar (Lampung) – Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) mengadakaan kegiatan diskusi bersama pengurus partai politik (Parpol) yang mengikuti pemilihan legislatif tahun 2014. Dimana, dalam pertemuan tersebut membahas mengenai pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana partai yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi topik utama. Kegiatan diselenggarakan di Ruang Rapat Kenghatun DPKAD Kabupaten Lambar, Rabu (19/7/2017).

Hadir dalam acara tersebut Kesbangpol Provinsi Lampung, Narasumber dan peserta sebanyak 200 orang dari pengurus partai politik yang mendapatkan kursi pemilihan legislatif tahun 2014.

Kepala Kantor Kesbangpol Lambar, Raswan mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan tersebut adalah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi partai politik tentang bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD. Hal ini, berdasarkan Permendagri No 77 Tahun 2014 tentang Administrasi Pengajuan penyaluran dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik dengan tujuan untuk memberikan pemahman kepada para partai politik dalam hal pengelolaan dana bantuan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Lambar, Ruspan Anwar, mengatakan bahwa perjalanan pembangunan pada sisi lain telah memaksa kita untuk mau tidak mau harus menghadapi tantangan dan cobaan secara global. Perubahan struktur politik dan ekonomi pada era sekarang, datang begitu cepat dan tanpa terasa telah melemahkan sendi-sendi moral dan perekonomian kita.

Pembangunan nasional saat ini, lanjut Ruspan, menekan pada upaya menggerakkan dan peningkatan secara maksimal sumber daya manusia yang mampu mewujudkan masyarakat yang mandiri baik secara ekonomi, politik, sosial, maupun budaya di tengah-tengah tantangan globalisasi dunia. Serta mampu menghadapi era globalisasi yang semakin kompetitif.

Terkait dengan hal tersebut, maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era globalisasi saat ini. Salah satunya adalah dengan memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di dalam menunjang proses demokrasi di Indonesia.

”Untuk mewujudkan tentunya bukan hal yang mudah, dengan berbagai kompleksitas persoalan yang dihadapi, berbagai macam tindakan kriminal, konflik suku, agama dan ras yang mengarah pada tindakan pengrusakan, pembakaran, dan tindakan melawan hukum lainnya yang menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial serta menimbulkan rasa tidak aman bagi sebagian besar masyarakat kita. Untuk itu, perkembangan-perkembangan yang terjadi harus senantiasa diantisipasi sejak dini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan bangsa,” ungkapnya. (SL/RS)

Comments
Loading...