Imbas Permendagri, Dana Perimbangan Pandeglang Tahun Depan Terancam Berkurang

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Dana Perimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2018 mendatang terancam semakin menyusut. Setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berpotensi mengecil akibat rendahnya serapan pada tahun 2017, Dana Alokasi Umum (DAU) juga akan mengalami hal yang sama.

Hal itu imbas dari diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Pandeglang, Ramadani menerangkan, akibat dikeluarkannya aturan tersebut, seluruh Dana Perimbangan untuk daerah jadi bersifat dinamis, yang disesuaikan dengan capaian pendapatan negara.

“Kan ada 3 hal dalam Dana Perimbangan, DAK, DAU, dan DBH (Dana Bagi Hasil, pen). Kalau dulu yang bersifat dinamis hanya DBH. Untuk pengelolaan DAK diatur secara khusus. Namun dengan munculnya Permendagri, untuk transfer DAU juga bersifat dinamis. Disesuaikan dengan capaian target penerimaan negara,” katanya, Kamis (20/7/2017).

Tahun 2017, Pandeglang memperoleh DAU sebesar Rp1.1 triliun. Anggaran itu sebagian besar diperuntukan untuk gaji pegawai. Apabila capaian penerimaan negara jeblok, maka DAU ke daerah harus menyesuaikan.

“Menkeu (Menteri Keuangan, pen) sudah memberi sen, kalau dana-dana transfer bersifat dinamis. Sekarang mengancam ke DAU juga. Padahal DAU sudah diperuntukkan sebagian besar gaji pegawai,” imbuh Ramadani.

Selain imbas dari Permendagri tersebut, ancaman pengurangan DAU bagi Pandeglang juga disebabkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana sejak diberlakukannya aturan tersebut, sebagian besar kewenangan yang beralih ketingkat Provinsi Banten, seperti diantaranya guru SMA/SMK dan penyuluh pertanian serta perikanan.

“Ada beberapa kewenagan yang beralih ke provinsi seperti pengelolaan SMA/SMK, Terminal Tipe A yang ditarik Kemenhub, PPL Pertanian dan Perikanan. Maka pegawai yang ditarik ke Pemprov, secara otomatis tidak lagi dibiayai oleh Pemkab,” jelas mantan Inspektur Inspektorat itu.

Tidak hanya persoalan DAU lanjut Ramadani, diterbitkannya Permendagri tersebut, juga mengatur perihal Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Alokasi bantuan bagi peningkatan mutu pendidikan itu, tidak lagi masuk dalam poin Lain-lain di Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

“Nantinya harus masuk ke pendapatan hibah Bansos, sehingga Pemkab wajib untuk mengakui pendapatan penerimaan bos dan mengesahkan. Dampaknya untuk APBD 2018, dana perimbangan bisa lebih kecil,” ucap dia.

Untuk mengatasi ancaman itu, Pemkab akan menggenjot PAD dari sektor lain yang belum dimaksimalkan. Dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) 2018 pun, Pemkab wajib memetakan sumber pendanaan sejak awal.

“Maka untuk RKA 2018, sumber pendanaannya dari awal sudah harus mulai dipetakan. Jika ada rasionalisasi, kami sesuaikan sumber dananya,” tukasnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...