HTI Nilai Rezim Jokowi – JK Sebagai Rezim Diktator

Menaranews, DKI Jakarta – Hitzbut Tahrir Indonesia (HTI) mendatangi Komnas Hak Asasi Manusia, di Jl Latuharhari menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Kedatangan mereka tersebut untuk melaporkan sekaligus pengaduan kepada Komnas HAM terkait dikeluarkannya Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas.

Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Rachmad S. Labih mengatakan bahwa Rezim Pemerintahan Jokowi – JK merupakan Rezim Diktator.

“Apa yang dilakukan penguasa sekarang merupakan sebagai penguasa Diktator. Penguasa yang justru menjadi musuh bagi rakyatnya sendiri,” kata ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Rachmad S Labih saat mendatangi Komnas HAM, di Jl. Latuhharhari Menteng, Jakarta Pusat, Senin (17/7).

Selain itu, Ustadz Rachmad juga menambahkan jika dalam mengeluarkan perppu harus ada yang ditaati. Dan menurutnya,itu merupakan kepentingan yang memaksa.

“Penguasa tidak ingin mengambil keputusan lewat uu, malah membuat jalan pintas dalam membubarkan ormas dalam perppu,” katanya.

Dia juga mengatakan bahwa  Ormas  yang dibubarkan merupakan Ormas yang mereka tidak suka, karena dianggap sebagai menggangu kepentingan mereka.

“Untuk itu mereka mengeluarkan perppu dan demikian menghilangkan dan menghapus uu yang sudah ada. Dan itu merupakan tindakan sewenang wenang,” ucapnya.

Ketua DPP HTI juga mengatakan bahwa untuk membubarkan ormas, Pemerintah sengaja menghapus Pengadilan dalam Perppu tersebut.

Agar lebih mudah dalam membubarkan ormas, tanpa adanya gugatan dari Ormas – ormas yang dibubarkan.

“Dia boleh memutuskan sendiri tanpa ada kontrol dan protes dari pihak lain.tentu ini sebuah ketentuan dari pemerintah yang diktator,” tuturnya.

Dengan menghilangkan pengadilan, menurutnya, Pemerintah telah bertindak sewenang wenang.

“Ini ormas mereka mempunyai kedudukan yang setara,sehingga semestinya kalo ada perbedaan pemerintah dengan ormas harus diputuskan oleh pihak ketiga yang dianggap lebih jernih, yaitu pengadilan,” tandasnya. (MR)

Comments
Loading...