Hingga Semester 1, Serapan APBD Pandeglang Tidak Sampai 50 Persen

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Tingkat penyerapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Pandeglang tahun 2017 pada semester pertama masih rendah. Disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyerapan anggaran yang dialokasikan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) masih dibawah 50 persen. Padahal berdasarkan target yang ditentukan, penyerapan dikuartal pertama bisa mencapai 75 persen.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang Ramadani mengatakan, seharusnya hingga tanggal 1 Juli minimal tiap OPD mampu menyerap anggaran di atas 50 persen. Namun, sampai saat ini hanya beberapa OPD saja yang sanggup merealisasikan target capaian tersebut.

“Secara kumulatif penyerapan anggaran hingga semester pertama masih di bawah 50 persen dan ada OPD yang diatas 50 persen, namun itu pun bisa dihitung jari. Seharusnya per 1 Juli sudah di atas 50 persen,” kata Ramadani, Rabu (05/07/2017).

Ia menyebutkan, beberapa OPD yang masih tergolong rendah dalam menyerap anggaran merupakan instansi dengan alokasi dana yang besar, seperti DPUPR, DPKPP, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Diakui Ramadani, serapan anggaran yang paling besar menyangkut soal paket pekerjaan kontruksi.

“Akan tetapi kontrak pelaksana pekerjaan sudah mulai berjalan sehingga serapan anggaran diharapkan bisa maksimal. Pasalnya, penyerapan anggaran tersebut juga harus selesai pada pertengahan bulan Juli,” tuturnya.

Maka lanjut Ramadani, pihaknya meminta agar semua OPD bisa melakukan penyerapan dengan optimal, khususnya instansi yang menerima DAK yang harus diserap di atas 75 persen. Dengan begitu, pencairan DAK tahap II bisa segera dilakukan.

“Khusus untuk DAK tahap pertama itu serapannya harus di atas 75 persen dan harus selesai pada pertengahan Juli sehingga anggaran tahap kedua bisa segera ditransfer. Kalau tidak maksimal akan diberikan sanksi,” ujarnya.

Sementara itu, Assisten Daerah bidang Ekonomi Pembangunan Setda Pandeglang Girgi Jantoro menambahkan, pihaknya sudah mengintruksikan kepada semua OPD untuk bisa memaksimalkan penyerapan anggaran dan mempercepat progres paket lelang. Apalagi kini telah ditambahkan pula tim Pokja lelang.

“Kami sudah turun ke lapangan terutama OPD yang mengelola anggaran lebih besar agar bisa menyerap anggaran dengan maksimal. Kalau tidak akan diberikan sanksi,” tegasnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...