Disebut Daerah Miskin, Pemkab Lampura Ragukan Data BPS

MENARAnews, Kotabumi (Lampung) – Pemerintah Kabupaten Lampung Utara (Lampura) meragukan data dan angka kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung yang dirilis di salah satu media edisi Selasa (18/7). Dalam rilis tersebut  berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional (Susenas) pada Maret 2017 tertera bahwa angka kemiskinan di Lampung Utara (Lampura) menempati peringkat ke-empat di provinsi Lampung dengan jumlah persentase penduduk miskin menempati posisi teratas sebesar 23,32 persen.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Lampura, Samsir meragukan validitas dan sinkronisasi data BPS provinsi dengan data BPS kabupaten Lampura. Menurutnya selain BPS pemkab sendiri memiliki data tentang angka kemiskinan. Mulai dari Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial dan Kesehatan semua memeliki data dan indikator tingkat perekonomian masyarakat. Jika data-data dari kesemuanya diakumulasikan maka tentu berbeda dengan data BPS.

“Mungkin rumus BPS berbeda dalam mencari indikator kemiskinan. Kita tidak kalah dengan kabupaten lainnya terutama dari segi penghasilan masyarakat. Jadi mari kita berkata jujur dengan data yang jujur pula. Lagian data BPS kabupaten Lampura belum di publis,”  ujar nya saat melakukan jumpa pers diruangannya.

Samsir yang saat itu didampingi, Kepala BPS Lampura, Mimik Nurjanti, Asisten II, Fahrizal Ismail dan Kepala Bappeda, Syahrizal juga menuding terjadi ketidak singkronan data antara BPS Kabupaten Lampura dan BPS Provinsi Lampung. “Ini data lama tahun 2014 yang lalu, karena sama persis. Data tahun 2016 saja kita turun menjadi 22,92 persen dari tahun 2015 yakni 23,20 persen. Secara gamblang saja bisa kita lihat dari data pendapatan perkapita penduduk kita saja nomor dua se-provinsi. Lebih riil lagi kita lihat angka jamaah haji Lampura yang bertambah signifikan, berarti penduduk kita banyak yang mampu,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Lampura, Mimik Nurjanti, mengatakan bahwa BPS kabupaten Lampura belum mempublis data Susenas pada Maret 2017 yang lalu. Tetapi untuk data tahun 2016 memang sudah dan disana tertera angka kemiskinan menunjukan persentase 22,92 persen.

Ketika ditanya apakah ada perbedaan data dengan BPS provinsi,  Mimik menyangkal, menurutnya tidak ada perbedaan karena instansinya bersifat vertikal. ” Data tersebut dari kabupaten dikirim ke provinsi dan dari provinsi dikirim ke pusat untuk diolah. Dan saat ini BPS provinsi yang telah mempublis, kabupaten belum. Yang pasti tidak ada perbedaan data yang kami pegang dengan data yang ada di provinsi. Kemungkinan kalo tidak salah data yang dipublikasi itu data 2014 yang lalu,” terang Mimik dengan rawut wajah bingung.

Masih ditempat yang sama, Kepala Bappeda, Syahrizal juga mempertanyakan data yang dipublis BPS provinsi, menurutnya selama empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Lampung Utara melampaui pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,26 persen. ” Hasil Susenas bertolak belakang. Pertumbuhan ekonomi kita tinggi bahkan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional. Hanya saja banyak masyarakat yang keberatan jika dikatagorikan orang mampu, mereka lebih senang mengaku miskin, dan ini terjadi saat program PKH melakukan pendataan di lapangan,” terang dia.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BPS provinsi, Yeane Irmaningrum dalam rilisnya di media cetak Lampung Post menyatakan angka kemiskinan di Lampung Utara menempati peringkat ke-empat dengan persentase penduduk miskin tertinggi sebesar 23,32 persen. (JA/RZ)

Comments
Loading...