BK DPRD Palangka Raya Belum Punya Ruang Kerja Sendiri

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dalam upaya mengoptimalkan kinerja dan program kerjanya, Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Palangka Raya saat ini membutuhkan adanya ruang kerja tersendiri.

“Sudah cukup lama BK DPRD Kota belum memiliki ruangan sendiri,” kata Ketua BK DPRD Kota Palangka Raya, Ferry Sauneville Lesa, Rabu (20/7).

Dikatakan Ferry, sejak dirinya menjabat sebagai Ketua BK, sudah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk segera menyiapkan ruangan BK. Bahkan baru-baru ini pun kembali pihaknya mengusulkan ke pihak Sekwan.

Menurut Ferry, pihaknya mengusulkan ruangan tersendiri, bukanlah tanpa alasan. Terutama karena memang selama ini BK belum memiliki ruangan sendiri.

“Ruang sendiri itu bukan berarti untuk gaya-gayaan, tapi untuk BK bekerja secara maksimal dan menjalin komunikasi. Kalau ada apa-apa, terutama yang berkaitan dengan kode etik anggota dewan, tentunya harus berhadapan dengan BK,” tegas politikus PDI Perjuangan Kota  Palangka Raya itu.

Untuk menyelesaikan segala persoalan imbuh Ferry, tentunya memerlukan ruangan agar dapat bekerja maksimal, tidak mungkin menggunakan ruang komisi yang ada. Maka karena itu ia berharap dalam waktu dekat ini BK memerlukan ruangan tersendiri.

“Apalagi BK juga merupakan alat kelengkapan dewan seperti halnya komisi-komisi,” cetusnya lagi.

Pun demikian lanjut Ferry, bukan berarti selama ini BK tidak ada aktivitas selama belum memiliki ruangan. Hanya saja porsinya agak kurang karena belum memiliki ruangan sendiri. Pihaknya berharap jika nantinya ada ruang sendiri, tentu akan memudahkan BK untuk bekerja.

Para anggota dewan tentu sudah melihat, saat melakukan kunjungan kerja ke DPR RI Jakarta, di sana BK selain memiliki ruangan sendiri, juga memiliki ruang sidang tersendiri guna melakukan sidang atas setiap perkara yang harus ditangani BK.

Perlu untuk diketahui lanjut Ferry, tuga dan wewenang BK, antara lain mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD.

Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik serta sumpah/janji. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih.

Kemudian, menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik, apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD atas pengaduan pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih.  Menyampaikan laporan atas keputusan badan kehormatan kepada paripurna, dan dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik.

Sedangkan kewenangannya, memanggil anggota yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan. Dan meminta keterangan pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain.

“Saat ini sebagian ruangan gedung DPRD Kota sedang ada perbaikan, mudahan-mudahan ada ruang untuk BK bekerja, sesuai dengan janji Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto,” pungkasnya.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...