Bahas Perda Tunjangan, Ketua DPRD Tabalong Studi Banding Ke Palangka Raya

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Ketua DPRD Tabalong  Provinsi Kalimantan Selatan, H. Darwin Awi melakukan studi banding ke DPRD Kota Palangka Raya. Kedatangan Darwin yang hanya ditemani seorang stafnya tersebut diterima Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto bersama Ketua Komisi C DPRD Kota Rusliansyah dan anggota Komisi C Subandi. Rabu (19/7), di ruang kerja Ketua DPRD Kota Palangka Raya.

“Kedatangan kami ke DPRD Kota Palangka Raya, tidak lain adalah untuk mensingronisasikan sekaligus menggali ilmu dan pengetahuan terutama berkaitan dengan keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, yang mengatur tentang administrrasai dan keuangan DPRD. Karena Permendagri belum keluar sedang dalam proses dari kementerian itu sendiri. Maka untuk mencari referensi berupa kajian-kajian atau bahan-bahan agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan, maka dirasa perlu saling konsultasi serta berkoordinasi dengan pihak DPRD Kota Palangka Raya,” ungkap Darwin.

Alasan kenapa harus ke DPRD Palangka Raya lanjut dia, tidak lain DPRD Palangka Raya posisinya lebih dekat dengan pihak provinsi.

“Jadi, intinya kami ingin melihat sejauhmana tentang perkembangan pelaksanaan pembahasan PP Nomor 18 Tahun 2017 yang telah dilakukan pihak DPRD Kota Palangka Raya,” ujarnya.

Menurut Darwin, proses pembahasan PP tersebut tentu melalui kajian. Terlebih DPRD harus membuat perda. Setelah itu diperkuat lagi dengan  peraturan pemerintah.

Sementara itu Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto mengatakan, PP Nomor 18 Tahun 2017 tersebut,  semua berlaku di seluruh Indoensia dan baru sekarang ini bisa terwujud.

“Menurut saya tidak terlalu istimewa PP ini, ini belum sebanding dengan kinerja dan tanggungjawab anggota dewan. Kita mengapresiasi walaupun terkesan lambat. Namun sejalan dengan itu kita harus benar-benar menggodok dengan teliti hingga tidak ada masalah dikemudian hari,” tandasnya.

Lebih lanjut Sigit mengatakan, keluarnya PP tersebut jangan serta merta  dinilai secara negatif. Perlu disadari kata dia, selama ini kesejahteraan anggota dewan masih sangat minim.

“Kenaikan tunjangannya hanya sebatas  peningkatan, saya pikir semua anggota dewan merasakan. Jadi keluarnya PP ini tidak perlu dijustifikasi bahwa seolah opah anggota dewan penghasilannya wah, itu tidak. Anggota dewan itu selalu pas-pasan ditutuntut sana-sini. Nah ini wajar ada perimbangan akan hal itu. Lain halnya dengan anggota DPR Pusat, maka perbedaan akan terlihat jelas,” tukasnya.

Saat ini tambah Sigit, untuk DPRD Kota Palangka Raya, pihaknya juga sedang melakukan kajian dan kehati-hatian dalam penyusunan terkait PP tersebut.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...