Aliansi Ormas Dan Umat Islam Jabodetabek Minta Presiden Batalkan Perppu No. 2 Tahun 2017

Menaranews, DKI Jakarta – Massa Aksi dari Aliansi Ormas Islam dan Umat Islam Jabodetabek telah berkumpul disekitaran Patung Kuda, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Dalam aksi tersebut, Koordinator Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabodetabek, Habib Kholilulloh Al-Habsyi membacakan pernyataan sikap terkait aksi penolakan Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi masyarakat.

“Dari berbagai kajian para ahli hukum antara lain Bapak Menejer Nasution (KomnasHAM) menyimpulkan bahwa Perppu ormas cacat lahir, subtansi, metodologi, pikir dan faham sehingga sangat tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini,” kata Kholilulloh saat membacakan Rillisnya di sekitaran Patung Kuda, Jl Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Selain itu Dia juga mengatakan bahwa Perppu No. 2 tahun 2017 tentang ormas memiliki latar belakang yang di mana pada bulan April lalu Menkopolhukam menyatakan akan membubarkan salah satu ormas islam yaitu HTI.

Sedangkan menurutnya, Organisasi Papua Merdeka  yang telah melakukan makar dan PT. Freeport,  sebagai perusahaan Asing yang telah menjarah 86% Sumber Daya Alam telah dibiarkan oleh Pemerintah.

“Hal ini menjadi bukti pemerintah Jokowi rezim diktator, represif dan otoriter anti islam,” tegasnya.

Dengan meneliti pasal demi pasal yang terdapat dalam Perppu ormas, Dia menyimpulkan bahwa Perppu ormas adalah jalan pintas bagi pemerintahan Jokowi untuk menuju rezim diktator.

“Karena Perppu ormas telah menutup jalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh pemerintah secara subjektif tanpa proses pengadilan,” ucapnya.

Selain itu Koordinator Aliansi Ormas dan Umat Islam Jabosetabek mennjelaskan bahwa Perppu ormas digunakan sebagai politik balas dendam atas kekalahan Ahok dalam Pilgub DKI, serta kekhawatiran dan kekalahan partai pendukung Rezim Jokowi dalam Pilkada serentak dan Pilpres yang akan datang.

“Perppu Ormas adalah bentuk politik balas dendam yang sangat kotor, bertentangan dengan UUD 45 dan tindakan anti Pancasila dari dari Rezim Jokowi dan partai pendukungnya,” ucapnya.

Untuk itu  Aliansi Omas dan Umat Islam Jabodetabek meminta agar Presiden segera membatalkan Perppu ormas.

“Kalau tuntutan kami tidak di penuhi, maka kami bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, aktivis bersatu menyeru kaum muslimin di seluruh tanah agar tidak memilih partai, bupati, gubernur dan presiden yg menerbitkan dan mendukung Perpu ormas yang isinya sangat represif, otoriter dan anti islam,” tandasnya. (MR)

Comments
Loading...