Portal Berita Online Indonesia

Aliansi Nelayan Indonesia minta Presiden RI Copot Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menaranews, DKI Jakarta – Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) berunjuk rasa didepan Istana Negara Jl. Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Dalam Aksinya, mereka meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mereshuffle Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, karena telah gagal kinerjanya sebagai Menteri kelautan dan Perikanan.

“Apalagi, Susi Pudjiastuti diduga terlibat dalam beberapa skandal seperti pemberian rekomendasi impor garam, gagalnya tender pemadam kapal, gagalnya pengadaan alat tangkap hingga indikasi korupsi dalam banyak kasus di KKP RI. Atas berbagai peristiwa tersebut sudah layak presiden Republik Indonesia JOKOWI – JK mengevaluasi kinerja atas kegagalan Susi Pudjiastuti karena telah menyengsarakan nelayan,” kata Koordinator Aliansi Nelayan Indonesia Rusdianto Samawa saat orasi membacakan Rilis Pers-nya di depan Istana, Jakarta ( 11/7).

Selain itu mereka juga mendukung pemerintahan JOKOWI – JK untuk memperbaiki kondisi perikanan Republik Indonesia.

“Kami juga sangat positif terhadap langkah Presiden Jokowi yang selama ini sudah berpihak kepada nelayan. Walaupun hanya seorang Susi Pudjiastuti yang taat pada preaidennya sendiri dengan tidak mematuhi seluruh regulasi yang ditetapkan presiden Jokowi.” Katanya,”.

Dia menyebut bahwa selama ini Nelayan menjadi korban bengisnya penguasa dari berbagai produk kebijakan yang selama ini tidak mampu mensejahterakan.

“Salah satu contoh yang paling parah, yakni nelayan Lobster dan Kerapu di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) berdampak atas peraturan menteri No. 56 tahun 2014 dan Peraturan Menteri No. 57 tahun 2014,”ucapnya.

Akibat dari Peraturan Menteri tersebut, Kata Dia nelayan harus menanggung resiko besar yang dihadapinya.

“Seperti matinya usaha, terjadinya pengangguran dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun karena faktor tidak bisa menjamin regulasi yang baik untuk melibdungi nelayan lobster dan kerapu,” katanya.

“Atas berbagai persoalan diatas, mereka berharap  kepada pemerintahan Jokowi – JK agar lebih bisa memberi manfaat kepada nelayan, selama 3 tahun ini perjuangan nelayan belum ada solusi yang bisa dijamin secara baik,” ucapnya.

Saat ini masih berlangsung musyawarah antara perwakilan dari Aliansi Nelayan Indonesia dan Perwakilan dari Istana Negara di dalam Istana Negara. (MR)