http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Aliansi Masyarakat Nusantara Harap Pemerintah Realisasikan Jaminan Sosial bagi TKI

Menaraners, DKI Jakarta – Selama ini penyelenggaraan jaminan sosial bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, dikelola oleh tiga konsorsium asuransi yakni Astrindo, Mitra TKI, dan Jasindo.

Namun, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ketiga konsorsium tersebut dianggap kurang serius dalam memberikan pelayanan terhadap TKI.

Sejak dibentuk Agustus 2013 silam hingga September 2016, ketiga konsorsium tersebut telah meraup premi dengan total Rp.413 miliar, dengan rincian sebesar Rp. 145 miliar melalui konsorsium Jasindo, Rp.152 miliar melalui konsorsium Astindo dan Rp.116 miliar melalui konsorsium Mitra TKI.

Perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, dirasa semakin sangat dibutuhkan. Sudah banyak kasus para pahlawan devisa itu yang tertimpa berbagai masalah di negara penempatan, sehingga menjadi korban.

Sayangnya, asuransi untuk TKI yang ada selama ini dinilai kurang menguntungkan pesertanya. Oleh karena itu, pemerintah berencana mengubah program asuransi TKI, yang selama ini diselenggarakan melalui sejumlah perusahaan asuransi swasta, menjadi dikelola oleh satu lembaga yaitu BPJS Ketenagakerjaan.

Sekretaris Aliansi Masyarakat Nusantara (AMN), Irwan berharap Pemerintah segera menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaaan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebagai pengganti dari Permenaker No. 7 Tahun 2010, yang akan segera habis masa berlakunya di penghujung bulan Juli 2017 ini.

“Semoga Pemerintah segera menerbitkan Rancangan Permenaker untuk mengganti yang sebelumnya  yang masa berlakunya akan habia,” katanya di diskusi yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Nusantara, Jum’at (28/7) siang tadi di Hotel Megapro Cikini, Jakarta.

Lebih lanjut ia mengatakan, meskipun aturan tentang penyelenggaraan program jaminan sosial bagi TKI akan dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN), namun undang-undang tersebut masih harus mengamanatkan Pemerintah menerbitkan peraturan teknis seperti Peraturan Pemerintah. Sehingga, kebutuhan adanya Permenaker baru menjadi amat dinantikan, agar nasib TKI yang bekerja di luar negeri akan terjamin dan terlindungi. (AA)

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,332PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.