http://yoloxxx.com teen camgirl mit geilen titten kommt live zum orgasmus.
spot_img

Aksi Damai Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa terkait Hak Angket untuk KPK oleh DPR RI

MENARAnews, Denpasar (Bali) – Berawal dari titik kumpul Area Parkir Timur Bajra Sandhi Renon Denpasar para mahasiswa Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa dengan Koordinator Aksi, Arya Aditya berjalan kaki menuju kantor DPRD Provinsi Bali dengan melakukan orasi dan aksi teatrikal sebagai wujud pernyataan sikap terkait digulirkannya Hak Angket oleh DPR RI terhadap KPK, Kamis (27/7/17).

“Akhir-akhir ini republik tercinta sedang mendapatkan banyak sekali cobaan. Banyak kasus, namun selalu saja kasus korupsi dan para pelakunya menjadi pemandangan yang paling ramai dan heboh menghiasi layar kaca di negeri ini. Baru-baru ini KPK telah membuat gempar negeri ini dengan temuannya yang menyampaikan telah terjadi praktek korupsi sebesar 2,3 Triliun dari 5,9 Triliun anggaran yang disediakan dalam pengadaan e-KTP, artinya hampir 40% anggaran tersebut dikorupsi. Kasus ini juga disinyalir menyeret banyak nama-nama tokoh politik di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, terakhir dalam kasus ini KPK mentersangkakan Ketua DPR RI yaitu Setya Novanto,” ungkap salah satu mahasiswa.

Menurutnya, ketika kasus korupsi mencuat, terdapat berita untuk disoroti yaitu pengajuan Hak Angket DPR terhadap KPK. Pengajuan ini bersamaan dengan terkuaknya kasus e-KTP. Berangkat dari hal itu, Aliansi BEM se-Bali Dewata Dwipa memberikan fokusnya bahwa hak angket ini rawan konflik kepentingan, kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

Lanjutnya, berdasarkan kajian, ada beberapa poin yang harus diperhatikan pemberantasan korupsi yang harus diperhatikan dalam dinamika perjalanan hak angket ini, antara lain:

Pertama, latar belakang Hak Angket
yang diajukan oleh DPR dimana keinginan DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan kasus e-KTP atas nama saksi Miryam S. Haryani dengan alasan adanya unsur kebohongan dalam kesaksian tersebut. Hal itu, tentu tidak etis karena dapat memberikan penilaian negatif dari masyarakat terhadap DPR, publik bisa saja melihat ini sebagai sebuah intervensi kepada KPK dalam penangan kasus korupsi mega proyek e-KTP. Jika memang kesaksian Miryam S. Haryani mengandung kebohongan, tentu hal tersebut dapat dibuktikan di persidangan nantinya. Namun, tindakan Pansus Angket mendatangi para narapidana yang terjerat kasus korupsi di Lapas Sukamiskin tentu semakin membuat ada indikasi pelemahan terhadap KPK, mengingat setiap narapidana yang dimintai keterangan tentang KPK secara akal sehat pasti merasa dicurangi oleh KPK, padahal kenyataannya para terpidana itu sudah selesai kasusnya sesuai dengan prosedur pengadilan.

Kedua, pro kontra apakah KPK dapat diangket atau tidak? Hak angket hanya ditujukan kepada Lembaga eksekutif / pemerintah sedangkan KPK menurut Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 merupakan lembaga independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, sehingga terindikasi bertentangan dengan UU yang berlaku dan indikasi DPR ikut campur dalam penyelidikan kasus korupsi mega proyek e-KTP. Jika DPR ingin mengawasi kinerja KPK, bukankah KPK sudah melakukannya dengan melaksanakan laporan rutin kepada BPK, DPR, dan Presiden. Bahkan DPR dapat melakukan fungsi pengawasan melalui rapat dengar pendapat bersama KPK, jika memang dirasa ada yang tidak beres dengan kinerja KPK, tanpa harus mengajukan hak angket.

Ketiga, cacat prosedur pembentukan Hak Angket dimana prosedur pembentukan hak angket KPK memiliki kecacatan prosedur dikarenakan masih ada beberapa fraksi yang tidak mengirimkan anggotanya ke dalam pansus.

Terakhir, belajar dari sejarah perjalanan KPK yang sering diserang ketika menangani kasus-kasus besar. Telah terjadi tiga kali upaya pelemahan KPK melalui revisi UU KPK yang bertujuan untuk menghapus kewenangan penyadapan, tujuh belas kali upaya pengajuan Judicial Review mengenai UU yang mengatur tentang kewenangan KPK karena dianggap terlalu besar yang tidak jarang dilakukan oleh oknum yang tersangkut kasus korupsi. Adapun intervensi terhadap rekrutmen karyawan penyidik KPK, dan terakhir yang masih hangat adalah tentang tindakan kriminal yang dialami salah satu penyidik senior di KPK yaitu Novel Baswedan yang sampai sekarang belum ditemukan pelakunya, padahal Novel Baswedan sedang fokus menangani kasus korupsi mega proyek e-KTP yang disinyalir menjerat nama – nama besar elite politik. Segala bentuk usaha tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi upaya pelemahan terhadap kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

“Terkait hal tersebut, pernyataan sikap mahasiswa antara lain: mendukung penuh segala upaya dan tindakan pemberantasan Korupsi di Indonesia dan mengecam segala tindakan yang berakibat pada pelemahan pemberantasan korupsi di Indonesia; mendukung pengembangan nilai-nilai integritas sebagai kampanye anti korupsi; mendukung pencabutan Hak Angket oleh DPR untuk KPK, karena cacat prosedur, latar belakang pengajuan tidak etis, dan pengajuannya bukan merupakan aspirasi masyarakat; mendukung KPK agar mengusut tuntas Kasus Korupsi Mega Proyek e-KTP dan semua kasus korupsi yang terbukti merugikan negara dan menyengsarakan rakyat; dan mendesak Presiden RI untuk bersikap tegas dalam menyikapi kondisi hukum dan keadilan demi menjawab keresahan rakyat Indonesia,” papar massa aksi. (NN)

Editor : N. Arditya

Related Articles

Stay Connected

0FansSuka
3,332PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -

Latest Articles

dirtyhunter.tube unique blonde woman in art erotica.