Ada Apa Dengan Pemilihan Rektor UPR ?

Proses Pemilihan Rektor UPR Diduga Tak Penuhi Tahapan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemilihan Rektor di Universitas Palangka Raya (UPR) menuai sejumlah pertanyaan, pasalnya dari 43 orang guru besar berdasarkan SK sebagai Anggota Senator UPR, 10 orang diantaranya dicabut SK keanggotaannya tanpa alasan.

Bahkan pemberitaan di media lokal sebelumnya, salah satu diantaranya yakni Prof. Suwandi Sidauruk mengajukan dokumen gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara terkait perihal adanya pencabutan SK tersebut.

Lantas, Apakah pencabutan SK pada beberapa anggota Senat dari jabatan ini, berkaitan dengan proses pemilihan Rektor UPR, dimana kabarnya jabatan yang lama akan berakhir di bulan Oktober 2017 nanti.

Adanya indikasi terhadap proses pemilihan Rektor UPR tidak sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Pemenristekdikti) Nomor 19 tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi.

Berkenaan dengan perihal tersebut. Salah satu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPR, Drs. Darmae Nasir ketika disinggung mengenai proses pemilihan rektor UPR mengatakan, UPR bukan lembaga politik, tapi lembaga pendidikan tinggi.

“Mari laksanakan pemilihan rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sejak awal hingga terpilihnya rektor. Tidak perlu ada pengkotak-kotakan, karena untuk lebih maju, semua komponen sivitas akademika harus bersinergi, tidak ada yang super hebat., jelas Darmae Nasir, Senin (17/07) ketika dihubungi di Palangka Raya.

Ia menjelaskan kembali, semua orang memiliki kemampuan sesuai bidangnya. Kebersamaan menuju UPR yang maju dan berkualitas bisa dimulai dengan meniadakan grup pro kandidat A sebagai calon Rektor UPR, kandidat B, maupun kandidat C.

Tujuan utama utama adanya Lembaga Pendidikan Tinggi sendiri utamanya meraih jenjang pendidikan tinggi dengan kualitas mumpuni, Kata Nasir lebih dalam lagi, semua bisa terwujud apabila Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki bersatu padu memajukan UPR.

“Untuk itu diperlukan sebuah kesepakatan dan kesepahaman bahwa semua proses dalam pemilihan pimpinan UPR taat terhadap ketentuan yang berlaku. Saya yakin para senator UPR memahami bahwa yang dipilih adalah rektor, seorang pemimpin di lembaga akademik, bukan lembaga politik,” pungkasnya.

Disisi lain, Dana salah satu Dosen di Fakultas Fisip UPR memberikan pemikiran, dalam pelaksanaan pemilihan tentunya akan terjadi persaingan kepentingan dan ini katanya terjadi dimanapun.

Mengenai adanya dugaan proses pemilihan Rektor UPR tidak dilakukan secara transparan, Dana membenarkan hal tersebut, dimana sampai dengan saat ini tidak ada informasi yang disampaikan mengenai kapan dilaksanakan penjaringan, siapa saja yang mengikuti penjaringan dan sebagainya.

“Masyarakat sendiri bisa menilai, mana yang punya kekuatan, mana yang memiliki jaringan yang besar. Kalau kita lihat, adanya dugaan permainan bisa saja terjadi. Tapi permainan yang tentunya bukan yang tidak sesuai aturan, tapi lebih kepada permainan yang mengikuti aturan ya,” tutup Dana.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...