Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Tolak Kompensasi JTTS

MENARAnews, Tubaba (Lampung) – Puluhan warga di Tiyuh (Desa) Gilang Tunggal Makarta Kecamatan Lambu Kibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menolak rencana PT. Waskita Karya, yang akan memberikan kompensasi lahan untuk pelaksanaan pekerjaan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Penolakan itu di sampaikan warga dalam rapat sosilaisasi menyampaian rencana kompensasi oleh PT. Waskita Karya dan masyarakat di tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Kecamatan Lambu Kibang, Senin (5/6/2017).

“Masyarakat sepenuhnya menolak rencana pemberian kompensasi dari pihak perusahaan sebelum ada kejelasan harga tanah dan tanam tumbuh dari pemerintah,” kata kepala Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Jaen Dahlan, Kamis (8/6/2017).

Dalam rapat itu pihak perusahaan selaku pelaksana menawarkan kompensasi sebesar 5 juta perbulan. Kompensasi tersebut akan diberikan kepada warga pemilik tanam tumbuh perkebunan seperti karet dan sawit.

Namum pihak PT. Waskita Karya, tidak menjelaskan batas waktu kompensasi yang akan diberikan perbulan kepada warga pemilik perkebunan, yang selama ini dijadikan penghasilan mereka sehari-hari itu.

“Kalau tidak jelas, bisa saja setelah di gusur sebulan atau dua bulan kompensasi di hentikan. Terus kami mau bilang apa? Sedangkan kebun sudah di gusur,” ujar kepala tiyuh, yang menirukan penolakan warga dalam porum rapat kala itu.

Pihaknya sudah menanyakan hal tersebut dengan pemerintah provinsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Badan Pertanahan Nasional (BPN). Terkait kompensasi itu pemerintah tidak bertanggung jawab jika ada permasalahan dikemudian hari antara masyarakat dan PT. Waskita Karya.

“Seharusnya nominal kompensasi ditentukan setelah Tim Asperial turun ke lokasi untuk melihat tanam tumbuh sebagai dasar pemerintah menentukan nominal kompensasi yang akan diberikan kepada pemilik,” jelasnya.

Ia berharap pemerintah bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat atas kompensasi ganti rugi lahan yang akan dijadika Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Sebab saat rapat beberapa waktu lalau masyarakat menganggap pemerintah melalui pihak perusahaan tidak transparan.

“Anehnya perusahaan akan memberikan kompensasi tanam tumbuh, sedangkan pemerintah belum memberikan penjelasan terkait ganti rugi tanah dan tanam tumbuh masyarakat itu,” tukasnya. (JE/RZ)

Comments
Loading...