SUS Abaikan Instruksi Gubernur, Legislator Minta Aparat Hukum Ambil Sikap

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Permintaan penghentian pekerjaan pembangunan rel kereta api khusus angkutan batu bara oleh PT. Sinar Usaha Sejati (PT.SUS) yang disampaikan langsung oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran beberapa waktu lalu, menurut informasi saat ini tidak digubris oleh pihak perusahaan.

Atas sikap dari Perusahaan tersebut, menuai tanggapan dan respon yang tegas dari beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalteng. Diantaranya seperti yang disampaikan Sekretaris Komisi B, Punding LH. Bangkan kepada awak media, Kamis (08/06).

Punding menyampaikan, perlu ada sikap dari aparat terkait, baik itu Kepolisian ataupun Kejaksaan terkait adanya dugaan pengerjaan rel kereta api penghubung antara dua Kabupaten yakni Kabupaten Katingan dan Kabupaten Gunung Mas yang tidak mengantongi izin lengkap.

“Jika orang nomor satu di Kalteng berbicara di depan publik, berarti hampir mendekati kebenaran, dan ini tentunya disikapi dengan langkah-langkah tepat baik itu dari pihak PT. SUS maupun dari aparat hukum. Jangan sampai ada anggapan buruk,” jelas Punding LH.Bangkan.

Di satu sisi, ketika masyarakat kecil melanggar hukum seperti mencuri untuk makan dan sebagainya, ditindak dengan tegas. Bahkan dirinya sangat mengkhawatirkan, jangan sampai masyarakat sendiri tidak lagi percaya dengan hukum atau terhadap sesuatu yang sudah di sahkan.

Selaku legislator, tentu dirinya hanya bisa memberikan saran baik kepada PT. SUS. Kalau memang belum terpenuhi dokumen izinnya, Seharusnya berhenti dulu pengerjaan kegiatan pembangunannya dan segera melengkapi perizinan yang masih belum diselesaikan.

“Saran saya kepada aparat hukum, dengan berita yang muncul hampir di setiap media, setidaknya mereka (aparat hukum.red) secara tegas menggunakan kewenangan yang mereka miliki seperti melakukan penyelidikan, bahkan penyidikan. Supaya kasus tersebut terang benderang,” paparnya menambahkan.

Sekali lagi ia tegaskan, jangan sampai ada pengabaian di depan masyarakat. Ketika masyarakat melakukan penggalian atau tambang emas, dilarang dan diburu. Bahkan ujarnya, aparat hukum sendiri seharusnya sudah bisa mengambil langkah mengenai isu yang beredar di masyarakat.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...