Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sebagai “Guideline Zonasi”

MENARAnews.com, Bali (Kota Denpasar) – Bertempat di Aula Pasca Sarjana, Gedung Pasca Sarjana, Kampus Universitas Udayana, Denpasar, Bali berlangsung Sosialisasi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Jumat (16/6/2017).

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mulyadi menyampaikan bahwa tujuan dari Undang-Undang 32 Tahun 2014 tentang Kelautan antara lain: menegaskan Indonesia sebagai negara kepulauan berciri nusantara dan maritim, mendayagunakan Sumber Daya Kelautan dan/atau kegiatan di wilayah laut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum laut internasional demi tercapainya kemakmuran bangsa, dan mewujudkan laut yang lestari serta aman sebagai ruang hidup dan ruang juang bangsa Indonesia. Selain itu, memanfaatkan Sumber Daya Kelautan secara berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang, memajukan budaya dan pengetahuan Kelautan bagi masyarakat dan mengembangkan somber daya manusia di bidang Kelautan yang profesional, beretika, berdedikasi, dan mampu mengedepankan kepentingan nasional dalam mendukung pembangunan kelautan secara optimal dan terpadu, serta memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan dan mengembangkan peran Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam percaturan Kelautan global sesuai dengan hukum laut internasional untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan Brahmantya Satyamurti Poewardi mengatakan terkait
harapannya akan adanya sosialisasi UU 32 Th 2014. “Berharap semua masyarakat, pemerintah dan stakeholder paham akan keadaan kondisi ruang laut kita terutama pemberdayaan dan keamanan di laut,” ungkap Brahmantya.

Ia juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang turun dan saat ini sedang proses penyelesaian PP ijin lokasi dan ijin pengelolaan.

“Ijin ini penting ketika semisal Denpasar memiliki zonasi wilayah pesisir pulau-pulau kecil, maka untuk peraturan terkait ijin lokasi dan pengelolaan penting sebagai guideline zonasi yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan dan yang tidak boleh, termasuk di dalamnya jalur laut. Rencana PP ijin lokasi dan pengelolaan diharapkan tahun 2017 selesai dan posisinya sudah sampai di Sekretariat Negara tinggal menunggu paraf dari masing-masing Menteri kemudian di undangkan,” papar Brahmantya. (NN)

Editor : N. Arditya

Comments
Loading...