Sekda Kalteng Minta SOPD Kaji Kebijakan Full Day School

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Provinsi Kalteng melalui Pj. Sekretaris Daerah, Syahrin Daulay meminta agar Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait seperti Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kalteng terus melakukan pengkajian kebijakan Full Day School yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI.

Kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Nomor : 23 tahun 2017 tentang kebijakan sekolah 5 hari dengan proses belajar selama 8 jam per harinya. Mau tidak mau sifatnya wajib dilaksanakan.

Syahrin ketika disinggung menaranews.com berkenaan dengan perihal tersebut menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalteng sudah melakukan sejumlah koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan baik Provinsi, Kabupaten dan Kota.

“Kami sudah menerima data-data akan hal itu, meskipun sangat rumit dilaksanakan. Saya kemarin juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan, dan menyampaikan agar tolong dikaji bersama dengan Dinas Pendidikan di Kabupaten/Kota,” jelas Syahrin Daulay, Jum’at (16/06) di Kantor DPRD Kalteng.

Ia menghimbau agar tidak ada pengkotakan antara Provinsi, Kabupaten atau Kota meski kewenangan untuk SMA, SMK, dan SLB sudah berada di Pemprov. Komunikasi dan kerjasama harus tetap sinergi, bahkan dirinya mengumpamakan terkait pendidikan, Kabupaten atau Kota dengan Provinsi adalah satu mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Untuk mengkaji hal itu semua, tentu memerlukan waktu yang lama, dan hal tersebut dibenarkan oleh Syahrin Daulay. Pertanyaanya kembali, apakah kajian yang dilaksanakan tersebut dianggap tidak akan maksimal, kendati pelaksanaannya kebijakan Full Day School akan diterapkan pada tahun ajaran baru 2017 ini.

“Untuk itulah kita selalu berkoordinasi, baik secara lisan atau tulisan. Kita juga menggunakan fasilitas komunikasi yang canggih supaya laporan yang disampaikan langsung ditanggapi. Makanya kita berpesan kepada Kepala Sekolah SMA, SMK dan SLB yang dilantik kemarin betul-betul siap dalam hal apapun,” paparnya kembali.

Ketika disinggung kembali adanya kemungkinan hanya beberapa sekolah yang ada di Kalimantan Tengah menerapkan kebijakan tersebut mengingat kesiapan baik sarana dan prasarana di masing-masing sekolah tidak semuanya sama.

“Untuk itu, perlu adanya kajian mendalam. Pasalnya kategori sekolah di perkotaan, dan pinggiran atau tempat terpencil, tidak semua fasilitasnya sama,” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...