Sebut Penolakan Kompensasi JTTS Tidak Beralasan, Belasan Warga Protes

MENARAnews, Tubaba (Lampung) –Proses pembebasan lahan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) di Kabupaten Tulang Bawang Barat, berlangsung alot. Pasalnya 43 Kepala Keluarga Tiyuh Gilang Tunggal Makarta kecamatan Lambu kibang menyayangkan, pernyataan pihak pemerintah Kabupaten setempat, sebut penolakan kompensasi tidak beralasan.

“Harusnya pihak pemerintah bisa legowo dalam merespon keluhan masyarakat terkait kejelasan nominal ganti rugi. Bukan malah sebaliknya menyudutkan salah satu pihak,” kata Yanto, kepada MENARAnews mewakil 43 Kepala Keluarga pemilik lahan, Selasa (13/6/2017).

Pernyataan Asisten II Syakib Arsalan itu dianggap kurang pantas. Seharusnya ia menanyakan terlebih dahulu kepada pemilik lahan kebenaran dari permasalahan ini. Menurutnya pernyataan yang dilontarkan Pemkab Tubaba itulah yang tidak beralasan.

“Dari lahan itulah keluarga kami bisa hidup selama ini. Terus apakah salah, jika kami meminta kejelasan dari pemerintah sebelum lahan milik kami di gusur. Hanya kejelasan saja kok, kalau pemerintah pun tidak merespon kami? Jadi kami harus ngadu ke siapa lagi,” keluh 43 Kepala Keluarga pemilik lahan.

Sementara kepala Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Jaeni Dahlan mengaku, prosedur proses ganti rugi tersebut sudah menyalahi aturan. Seharusnya lahan yang mau dijadikan pasilitas umum JTTS itu di tentukan terlebih dahulu besaran ganti rugi lahan berikut tanam tumbuh oleh Tim penentu.

“Masyarakat tidak akan menghalangi atau menghambat pembangunan itu, sepanjang hak-hak mereka dipenuhi. Setidaknya walaupun belum ada ganti rugi namun mereka sudah jelas berapa nilai yang akan warga terima. Paling tidak ada pertanggung jawabannya,” jelasnya.

Kala itu katadia, ketua tim pelaksana Drs. Adeham M,pd berjanji, perhitungan ganti rugi lahan dan tanam tumbuh akan dihitung semuanya selain dari pada rumput. Artinya, segala tanam tumbuh diatas lahan tersebut ada perhitungan angka nominalnya.

“Sekarang memang sudah ada perhitungan Nominatif lahan dan tanam tumbuh. Namun, tidak ada kejelasan harga tanam tumbuh tersebut. Dalam rekap tersebut, hanya ditulis jumlah pohon dan luas tanah masing-masing. Ketidak jelasan itulah yang memicu keraguan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini sebanyak 43 Kepala Keluarga (KK) meragukan siapa yang bisa bertanggung jawab jika ada masalah dikemudian hari. Sedangkan tanah milik mereka sudah di gusur. “Mereka hanya minta kejelasan ganti rugi saja. Setelah itu silahkan digusur,” tandasnya.

Adapun tiyuh yang menolak kompensasi tersebut dan meminta kejelasan harga di Kecamatan Lambu Kibang yakni, Tiyuh Gilang Tunggal Makarta, Mekar Sari Jaya, Kibang Budi Jaya, Kibang Tri Jaya. Sedangkan di Kecamatan Pagar Dewa, terdapat Tiyuh Bujung Dewa dan Tiyuh Marga Jaya Indah. (JE/RZ)

 

Comments
Loading...