Reses Perorangan Harus Sejalan Dengan Tanggungjawab

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dorongan kuat terhadap perubahan model reses anggota DPRD Kota Palangka Raya, yakni  dari reses per kelompok atau per dapil (daerah pemilihan) menjadi reses perorangan, mendapat perhatian serius  dari Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Sigit K Yunianto.

Menurut Sigit, selaku wakil rakyat tentu dirinya tidak mempersoalkan kalau model kegiatan reses harus dilakukan secara perorangan, dengan catatan mampu dipertanggungjawabkan.

“Ya, tidak  ada salahnya. Dalam undang-undang juga mengatur tentang reses perorangan. Tapi pertanyaannya  apakah pihak Sekretariat Dewan (Sekwan) dan anggota DPRD Kota sudah siap melaksanakannya, terlebih dilihat dari konteks pertanggungjawaban,”ujar Sigit, senin (5/6).

Tidak hanya itu saja lanjut dia, selain  ada kesanggupan, maka disisi lain ada konsekuensi, dimana dalam penggunaan anggarannya akan menjadi tanggung jawab  anggota dewan secara perorangan.

“Maka itu, silahkan kalau memang sudah siap memberi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, karena nantinya  anggaran akan diplot kepada masing-masing anggota dewan itu sendiri,”ungkap Sigit menerangkan.

Politikus PDI Perjuangan Kota Palangka Raya itu mengatakan, dirinya tidak mau, apabila nantinya  setelah reses perorangan ini berjalan, tapi ternyata terdapat permasalahan dikemudian hari, terutama terkait kemampuan pertanggung jawaban yang dikelola anggota DPRD secara individu.

“Kalau reses per kelompok atau per dapil sudah jelas, saat dipertanggungjawabkan dilakukan oleh bagian Sekwan,  dan sudah ada aturanya yang mengatur itu,”terang Sigit.

Bila dicermati lanjut dia, reses perkelompok dan reses perorangan pasti akan  ada plus minusnya, meskipun tujuannya satu, yakni sama-sama menyerap aspirasi masyarakat. “Bila dari segi efisiensi anggaran, maka cost untuk kegiatan reses perkelompok atau per dapil ini lebih efektif dan efisien,”bebernya.

Pun demikian kata Sigit dirinya tidak melarang perubahan model reses perorangan tersebut, karena secara aturan diperbolehkan. Dirinya hanya memegang prinsip kehati – hatian dalam mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran.

Untuk sementara ini tambah dia, biarkan saja  pola atau model reses per kelompok ata per dapil. Sampai dengan kesiapan Sekwan dan anggota dewan menyanggupi segala konsekuensinya yang diberikan.

“Kalau memang sudah siap, maka  tidak masalah. Jadi tinggal dialokasikan satu orang anggota dewan berapa anggarannya untuk kegiatan reses perorangan yang diharapkan itu,”tutupnya. (AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...