Reses DPRD Perorangan, Ini Kata Legislator

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Wacana perubahan model Reses DPRD Kota Palangka Raya, dari Reses per kelompok atau Dapil, menjadi Reses perorangan yang digulirkan kalangan anggota DPRD Kota, nampaknya belum akan dijalankan.

Pasalnya ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan, misalkan kesiapan anggota Dewan yang menjalankan maupun kesiapan dari bagian Sekretariat DPRD Kota setempat.

Namun Anggota DPRD Kota Palangka Raya, At Prayer berpendapat, pada prinsipnya semua kegiatan DPRD harus ada dasar aturan yang berlaku, apalagi mengenai penggunaan anggaran.

“Terlepas apakah Reses bersifat perorangan atau berkelompok, harusnya mempunyai dasar pertanggungjawaban khususnya dalam penggunaan anggaran. Secara efektivitas, diakui memang Reses perorangan lebih fokus untuk bertatap muka dengan masyarakat konstituennya,” kata At Prayer.

Dijelaskan lebih lanjut, meski demikian tetap harus ada dasar hukumnya, sampai dengan pertanggungjawabannya. Artinya penggunaan anggaran Reses Perorangan itu harus benar-benar ada dasar hukumnya yang mengikat dulu, termasuk laporan pertanggungjawabannya.

Memang di daerah lain, misalkan DPRD RI juga melakukan reses perorangan, namun tidak semua hal yang dapat dilakukan DPR RI tersebut bisa diikuti oleh DPRD tingkat daerah.

“Saya bukan tidak setuju, pada prinsipnya sah-sah saja, asalkan yang paling penting harus punya dasar aturan pemakaian anggarannya, misalkan bagaimana batas waktu pelaporan pertanggungjawaban Reses Perorangan, kemudian apa perlu setiap anggota Dewan yang melaksanakan kegiatan Reses harus didampingi bagian Sekretariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota. Dimana semua itu masing-masing ada aturan mainnya,” terangnya, Selasa (13/6).

At Prayer menambahkan, di sisi lain yang perlu dipikirkan bila menggunakan model Reses Perorangan bagaimana bentuk atau format pelaporan reses mengenai penggunaan anggaran, termasuk sewa tempat, transportasi, makanan dan lain sebagainya, bukti-bukti dokumentasi, kwitansi/nota2.

“Jadi jika semuanya sudah siap, baik perangkat aturan, teknis pelaksanaan dan bentuk pelaporan kegiatan Reses Perorangan.Ya tentu itu lebih baik,” imbuhnya.

Anggota DPRD Kota Palangka Raya, Jum’atni mengatakan demi terakomodirnya aspirasi masyarakat sudah saatnya kegiatan Reses Dewan dilakukan perorangan, dan tidak berkelompok lagi.

“Tidak bisa ditawar-tawar lagi, kegiatan Reses harus dilakukan perorangan, sesuai Undang-undang MD3 nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” ujarnya.

Menurutnya kegiatan reses perorangan tidak harus didampingi bagian Sekwan, buktinya DPR-RI dan DPRD Provinsi tanpa didampingi bagian Sekwan. Kalau itu hanya masalah teknis saja, mau didampingi atau tidak, yang penting Reses Perorangan ini dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Tidak ada istilah siap atau tidak siap, namanya kegiatan ini wajib dilakukan anggota Dewan kepada masyarakat konstituennya. Ketika menjadi anggota Dewan konsekuensinya harus siap dalam melayani masyarakat, yang penting dalam hal ini kesiapan anggarannya,” cetus Jum’atni. (AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...