Rapat Paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kalteng 2016 “Ditunda,” Kenapa?

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Kalteng terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng tahun 2016 menuai reaksi dan pendapat dari beberapa Anggota Fraksi yakni dari Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra

Pasalnya rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kalteng Heriansyah dan dihadiri Pj. Sekretaris Daerah (Setda) Provinsi Kalteng Syahrin Daulay beserta Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kalteng tersebut ditunda karena ada fraksi yang belum lengkap sehingga tidak bisa memberikan pandangan.

Kendati menuai instruksi agar rapat paripurna dapat ditunda dengan alasan-alasan yang disampaikan, akan tetapi rapat tetap dapat dilanjutkan, dikarenakan adanya beberapa anggota fraksi yang menginginkan rapat paripurna tetap dilanjutkan.

Anggota Fraksi Gerindra Yansen Binti, dalam rapat paripurna kali ini pihaknya tidak bisa memberikan pandangan umum terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Kalteng Tahun 2016 itu dikarenakan fraksi belum lengkap.

“Meski kita tidak memberikan pandangan Fraksi, pada intinya kita menyepakati dan menyetujui laporan pertanggungjawaban Gubernur Kalteng untuk dilakukan pembahasan lanjutan,” ujar Yansen Binti usai rapat paripurna, Senin (12/06) di Ruang Paripurna DPRD Kalteng Jl. S. Parman, Kota Palangka Raya.

Disisi lain, perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 kali berturut-turut atas Laporan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalteng mendapat apresiasi dari Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalteng, dan beberapa fraksi pendukung Dewan.

Juru bicara fraksi Gabungan PKB-PPP Hj. Noor Hajjah menyatakan, agar opini WTP tersebut dipertahankan terus, dan menyarankan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga segera minindaklanjuti saran atau catatan yang di berikan BPK.

“Kita juga berharap kegiatan maupun program pembangunan di Kalimantan Tengah dapat berjalan baik dan lancar pada periode tahun anggaran 2017-2018, dan mengingatkan agar satuan kerja perangkat daerah SKPD di lingkungan Pemprov Kalteng juga bekerja maksimal dan optimal untuk melaksanakan kegiatan dan program agar tepat waktu dan sasaran serta sesuai target yang ditentukan,” paparnya menambahkan.

Selain itu, Seriosako Anggota dari Fakrsi Demokrat ketika diwawancarai mengenai usulan rapat paripurna untuk ditunda, ia menjelaskan kepada awak media, rapat paripurna hendaknya dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng selaku pengambil kebijakan.

“Meskipun bisa saja diwakili tapi dalam hal tidak mengambil keputusan, tapi kalau dalam hal pengambilan keputusan, tidak boleh diwakili, dan dalam hal ini adalah Pimpinan Daerah baik Gubernur ataupun Wakil Gubernur,” tutup Seriosako seraya berpendapat.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...