Pernyataan Adanya Ruang Gugatan oleh Yantenglie, Ini Kata Pengamat Hukum

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Berkenaan dengan adanya pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran ketika menyerahkan Surat Keputusan dari Menteri Dalam Negeri terkait Pemberhentian Ahmad Yantenglie sebagai Bupati Kabupaten Katingan atas tindakan asusila beberapa hari kemarin, bahwa masih ada ruang kepada yang bersangkutan untuk melakukaan upaya gugatan.

Berkaitan dengan perihal tersebut bisa dilakukan apa tidak, salah satu pengamat hukum yang ada di Kalteng yakni Donny Y. Laseduw sekaligus sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Hukum dan Politik Harati ketika dikonfirmasi menaranews.com mengenai hal itu, mengatakan hal tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan.

Dirinya mengatakan, pernyataan yang disampaikan oleh orang nomor satu di Kalteng itu sudah mencerminkan jika Gubernur Kalteng sendiri sudah ta’at aturan dan azas-azas hukum yang berlaku, karena setiap orang memiliki hak-hak hukum.

“Silahkan jika yang bersangkutan melakukan gugatan melalui piranti hukum Tata Usaha Negara (TUN) atau piranti hukum lainnya, sepanjang itu punya alasan hak yang kuat,” jelas Donny Y. Laseduw, Jum’at (09/06) di Palangka Raya.

Sepanjang alasan hak yang dimiliki kuat, lanjutnya tentu perlu juga diketahui siapa yang digugat nantinya. SK pemberhentian Yantenglie merupakan keputusan dari Mahkamah Agung (MA), sedangkan Menteri Dalam Negeri sendiri hanya melaksanakan tugasnya.

Begitu juga dengan Pemerintah Kabupaten Katingan, dan Gubernur Kalteng hanya melaksanakan mekanisme aturan yang ada. Yang menjadi ukuran terakhir adalah keputusan yang disampaikan MA.

“Perlu di ingat, kasus ini sebenarnya hampir sama dengan kasus pak Aceng Fiqri. Silahkan saja melakukan itu, semua orang punya hak hukum yang sama. Tapi apakah hukum berjalan sesuai hukum, tentu menilai itu belakangan,” paparnya menambahkan.

Ketika disinggung terkait apakah mungkin keputusan itu tidak dilaksanakan ketika yang bersangkutan sendiri misalnya melakukan upaya gugatan tersebut, Donny menjelaskan, keputusan pemberian sebagai Bupati Katingan harus tetap jalan.

Artinya keputusan tidak bisa tidak berjalan atau berhenti sementara menunggu hasil gugatan. Keputusan pemberhentian Yantenglie sebagai Bupati dan mengangkat Wakil Bupati Katingan Sakarias sebagai PLT Bupati Katingan tentunya sudah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga harus dilaksanakan.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...