Pemkab Kapuas Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2016

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 kepada DPRD Kapuas, Kamis (22/6/2017).

Rancangan produk hukum daerah tersebut diserahkan Bupati Kapuas melalui Wakil Bupati H Muhajirin dalam rapat Paripurna DPRD Kapuas ke 5 masa persidangan II tahun sidang 2017 yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan didampingi Wakil Ketua II DPRD Kapuas Indah Purwanti.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam pidato pengantar tertulis yang dibacakan Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk itu, sehubungan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Kapuas mengajukan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas tahun anggaran 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama sesuai mekanisme yang berlaku.

“Tujuannya untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan APBD setiap tahun anggaran dan sekaligus sebagai bahan kajian untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” ungkapnya.

Dijelaskan, bahwa secara garis besar atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kapuas tahun 2016 yaitu pendapatan daerah merupakan salah satu bagian dari struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Dalam pelaksanaan APBD tahun 2016, pendapatan daerah secara keseluruhan ditargetkan sebesar Rp 1,6 triliun lebih dan sampai akhir tahun anggaran 2016 dapat terealisasi sebesar Rp 1,7 triliun lebih atau sebesar 105,74%.

Karenanya, Bupati Kapuas pun berharap mendapat tanggapan yang positif dari seluruh anggota dewan dan nantinya dapat bekerja sama membahas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2016 tersebut. “Tentunya sesuai tahapan-tahapan pembahasan dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam tata tertib dewan yang terhormat,” tutur Ben dalam sambutan tertulisnya. (irf)

Comments
Loading...