Pasca Raih WTP, Ini PR Dari BPK Untuk Pemkab Pandeglang

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Meski Pemerintah Kabupaten Pandeglang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2016, tapi ada 3 “Pekerjaan Rumah” yang harus segera diselesaikan Pemkab.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Ramadani menjabarkan, ketiga catatan itu yakni persoalan penataan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos Fasum) Perumahan dan Pemukiman. Karena selama ini, Fasos Fasum dari para pengembang belum terdata dengan baik sehingga perlu didata ulang.

“Pengembang yang membangun sarana perumahan, 40 persen diperuntukkan untuk Fasos Fasum seperti jalan, sarana ibadah, dan tempat rekreasi, ternyata sebagian besar pengembang belum menyerahkan secara resmi kepada Pemda. Apalagi sampai kini belum ada berita acara penyerahan dari Pengembang ke Pemda,” ujar Ramadani saat ditemui usai Salat Zuhur di Masjid Ar-Rahman, Senin (5/6/2017).

Oleh karenanya, masalah itu ditegaskannya harus dituntaskan dan masuk dalam rencana aksi Pemkab tahun 2017.

“Fasum harus mulai mempersiapkan regulasinya tahun 2017 ini. Regulasinya memang harus kami buat, baru ditindaklanjuti. Karena inventarisir fasum-fasumnya sudah ada. Ini menjadi tugas dan rencana aksi Pemkab ditahun 2017, harus tuntas tahun ini juga,” tegasnya.

PR lainnya, tentu saja masalah Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang masih tertunggak puluhan miliar. Namun, menurut Ramadani, hal itu telah diinventarisir hanya tinggal dilakukan validasi data piutang PBB-P2.

“Kedua PBB P2 agar lebih dioptimalkan lagi. Nanti kami akan menysusun rencana aksi yang lebih rinci, biar temuan LHP BPK bisa dituntaskan ditahun 2017. Karena PBB P2 hanya tinggal validasi data piutang PBB yang menjadi masalah selain piutang denda PBB P2. Jadi ada piutang pokok dan piutang denda,” sambungnya.

Sementara PR terakhir, lanjut Ramadani, yakni Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Kepatuhan. Dimana dalam LHP BPK, disertai catatan bahwa masih ditemukan perihal ketidakpatuhan seperti kekurangan volume pengerjaan maupun denda keterlambatan pekerjaan.

“SPI (Sistem Pengendalian Internal-red) dan Kepatuhan juga banyak yang menjadi temuan, seperti kekurangan volume, denda keterlambaan pekerjaan, itukan harus ada pengembalian. Paket itu tersebar di Dinkes, Perkim, Disdik, Dinas PUPR,” beber Ramadani.

Mantan Inspektur Inspektorat Pandeglang itu menyebutkan bahwa masalah Kepatuhan harus diselesaikan pada tanggal 31 Juli. Sedangkan SPI, diberi tenggat waktu sampai akhir bulan Desember 2017. Maka dari itu, dalam waktu dekat BPKD akan mengumpulkan SKPD yang bersinggungan dengan SPI dan Kepatuhan.

“Kalau kepatuhan, pengembalian ke kas daerahnya hanya 60 hari kerja semenjak LHP diterima, artinya maksimal tanggal 31 Juli. Jadi minimal pihak-pihak yang berkepentingan terutama SKPD teknis termasuk pemborong, harus ada itikad baik untuk proses pengembalian kelebihan pembayaran karena kekurangan volume maupun denda keterlambatan,” jelasnya serius. (IY)

 

Comments
Loading...