OPAKAI, Bentuk Perjuangan Warga Stasiun Bukittinggi

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Perjuangan warga Stasiun Bukittinggi untuk mencari keadilan sehubungan dengan adanya rencana PT. KAI untuk mereaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh, terus berlanjut. Bertempat di Masjid Mubarak Stasiun Bukittinggi, warga terdampak reaktivasi bersama Organisasi Penyewa Aset Kereta Api Indonesia (OPAKAI) menggelar musyawarah bersama, Jum’at malam (16/06).

Musyawarah yang dihadiri oleh Ketua Umum OPAKAI, Kumar Z Chan, Wakil Ketua OPAKAI, H. Chairunnas, Sekretaris  Umum OPAKAI, Yance Dede Saputra, beberapa anggota OPAKAI serta masyarakat Stasiun Bukittinggi membahas tentang berdirinya OPAKAI sekaligus rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh PT. KAI.

OPAKAI merupakan organisasi yang berdiri karena terinspirasi dari persoalan warga terdampak reaktivasi jalur kereta api Stasiun Bukittinggi yang dikelola oleh PT. KAI. Sementara itu, tujuan dari OPAKAI adalah sebagai wadah untuk mempersatukan warga Stasiun Bukittinggi yang terdampak, sehingga dapat melakukan pembelaan untuk mencapai keadilan. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum OPAKAI, Kumar Z Chan dalam sambutannya.

“Sebelumnya, perjuangan warga Stasiun Bukittinggi difasilitasi melalui sebuah wadah yang bernama Aliansi Perjuangan Warga Stasiun (APWS). Akan tetapi APWS tidak mempunyai bargaining position terkait masalah negosiasi dengan pemerintah maupun pihak PT. KAI. Berbeda dengan OPAKAI yang telah memiliki legalitas, kekuatan hukum dan terdaftar di Kemenkum HAM, sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan OPAKAI dengan instansi-instansi terkait memiliki dasar hukum yang jelas,” katanya.

Pihaknya menyadari bahwa jika hanya beberapa orang anggota saja yang berjuang tanpa adanya dukungan dan rasa kebersamaan dari warga, maka perjuangan tersebut tidak akan ada apa-apanya.

Sementara itu, Wakil Ketua OPAKAI, H. Chairunnas menambahkan bahwa tujuan berdirinya OPAKAI adalah untuk memperjuangkan nasib dan mencari keadilan.

“Apapun pergerakan murni dari masyarakat jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan lain karena tujuan kita adalah untuk memperjuangkan nasib dan mencari keadilan,” ujar Chairunnas.

H. Chairunnas juga menjelaskan bahwa PT. KAI seharusya terlebih dahulu melakukan rencana pembangunan dengan melakukan kajian AMDAL, kajian dampak sosial, ekonomi, pendidikan dan dampak psikologis bagi masyarakat terdampak khususnya dan bagi masyarakat Bukittinggi umumnya. Mengingat PT. KAI adalah salah satu badan usaha milik pemerintah yang professional dan memahami betul arti dan dampak pembangunan. Selain itu, pihaknya menyampaikan kepada warga bahwa berdasarkan informasi yang dia terima, SP 3 akan dikeluarkan menjelang Idul Fitri 1438 H, sehingga setelah lebaran warga stasiun yang terdampak harus meninggalkan area Stasiun Bukittinggi.

“OPAKAI yakin penggusuran tersebut tidak akan terjadi apabila warga terdampak bersatu untuk bersama-sama memperjuangkan nasib. Hal tersebut dikarenakan dimanapun daerahnya, jika sampai terjadi gejolak masyarakat tentang kebijaksanaan pemerintah, maka Walikota akan dipanggil oleh Mendagri,” katanya.

Di lain sisi, Bendahara OPAKAI, Andi menceritakan kepada seluruh warga tentang pernyataan Walikota Bukittinggi terkait reaktivasi jalur kereta api ketika melaksanakan Safari Ramadhan 1438 H.

“Walikota Bukittinggi mengatakan bahwa SP3 akan turun sebelum lebaran, tetapi pelaksanaan pembongkaran akan dilaksanakan setelah lebaran. Jadi warga masih mempunyai waktu untuk bersiap-siap setelah lebaran. Kami menilai pernyataan Walikota yang mengatakan bahwa Pemkot Bukittinggi tidak mempunyai wewenang masuk ke dalam ranah PT. KAI adalah terkesan lepas tangan dan tidak ikut mengayomi nasib warga terdampak. Kami warga Bukittinggi juga, kami hanya butuh perlakuan secara manusiawi,” ungkapnya.

Selama musyawarah berlangsung, pada dasarnya masyarakat stasiun setuju dengan program-program pembangunan yang dicanangkan pemerintah apabila berhubungan dengan fasilitas umum. Namun demikian menolak tegas pembangunan selain untuk reaktivasi kereta api, apalagi rencana pemerintah akan membangun hotel dan fasilitas pendukung lainnya. (AD)

Comments
Loading...