Naikan Tarif Sepihak, Oknum Bus Akan dipecat

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang mengancam akan memberi sanksi pemecatan terhadap okum bus atau pencabutan izin trayek, jika memberlakukan tarif angkutan lebaran di luar ketentuan. Aturan ini diterapkan lantaran menjelang lebaran, sering kali oknum sopir bus dan kondektur meminta ongkos yang tidak sesuai.

Hal itu telah disepakati saat Dishub bersama Organda, Pengurus PO Bus, dan berbagai pihak terkait lainnya, menggelar rapat pembahasan tarif angkutan lebaran di Aula Dishub Pandeglang, Kamis (15/6/2017) siang.

Kepala Dishub Pandeglang, Tata Nanzar Riyadi menegaskan, pihaknya mengambil langkah tegas untuk memberantas oknum bus yang memberlakukan tarif “getok”.

“Kami akan merekomendasikan kepada pengelola PO Bus untuk memecat oknum yang menaikan tarif sepihak. Bahkan kami juga akan merekomendasikan pencabutan izin trayek ke Kemenhub,” katanya.

Tata menyebutkan, tarif angkutan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) jurusan Labuan-Kalideres dipatok dengan tarif Rp 55.000. Atau naik 84 persen dari tarif normal senilai Rp 30.000. Adapun untuk Labuan-Pandeglang, dikenakan ongkos Rp 20.000, dan Pandeglang-Serang sebesar Rp 15.000.

“Tidak berubah dr tahun kemarin. Jadi harga kesepakatan, nilainya sama dengan tahun lalu, Rp 55.000. Karena kebetulan tahun ini kan tidak ada kenaikan harga BBM dan juga pengurangan harga,” jelas Tata.

Guna memastikan ketentuan tarif itu tidak dilanggar, lanjut Tata, Dishub akan melakukan pengawasan secara berkala. Bahkan setiap armada bus memasuki terminal, akan kembali diperiksa pemberlakuan tarifnya.

“Kami akan rutin melakukan operasi. Bahkan ketika masuk terminal akan ditanya. Kalau sudah di jalan kan bukan kewenangan kami. Kami membuka pengaduan di sini (Kantor Dishub), jadi silakan lapor kalau ada temuan” sambung Tata.

Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Provinsi Banten, Mustaghfirin mengaku, pihak pengelola PO Bus telah menyanggupi usulan tersebut. Karena menurut pria yang akrab disapa Mus itu, aturan tersebut akan menjadi peringatan bagi para oknum awak bus agar tidak sewenang-wenang dalam menerapkan tarif.

“Pihak perusahaan sudah menyepakati siap memberi sanksi. Karena mereka juga sudah geram dengan oknum sopir,” ucapnya.

Bahkan Mus menambahkan, para pengelola bus juga menyetujui untuk tidak mengizinkan kendaraan keluar terminal, apabila tidak dilengkapi dengan stiker laik jalan dan laber informasi tarif. “Kami menyarankan agar bus yang tidak tercantum label tarif dan laik jalan tidak tertera, maka diminta untuk ditahan, jangan diberangkatkan,” tuturnya.

Lebih jauh dirinya pun menegaskan Organda bersama pemerintah siap melakukan operasi. Mengingat dalam 1 bulan terakhir, dunia transportasi di Banten menjadi sorotan lantaran terjadi sejumlah kecelakaan yang memakan korban dalam waktu yang berdekatan.

“Dalam kurun waktu 1 bulan ini, transportasi kita sedang disorot karena kurangnya pengawasan dan lemahnya managemen perusahaan. Jadi oknum sopir dan kondektur yang menaikan secara sepihak untuk dipecat,” pesan Mus. (IY)

 

Comments
Loading...