Komunitas Umat Islam Lambar Tolak HTI

MENARAnews, Lambar (Lampung) – Komunitas Umat Islam Ke-Indonesiaan Kabupaten Lampung Barat  menggelar silaturrahmi dan menggelar deklarasi tolak ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan paham radikalisme di kabupaten setempat, yang dilaksanakan di Masjid Bintang Mas Islamic Centre Kawasan Sekuting Terpadu Kecamatan Balikbukit Lambar, (21/6/2017).

Kegiatan yang mengusung tema ‘Upaya Semakin Memperkokoh NKRI, Pancasila, dan UUD 1945 sekaligus menolak Ide Khilafah HTI’ tersebut dihadiri oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lambar Drs. Jafar Shodiq, M.Si, Nahdlatul Ulama (NU) Mustasar, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Lambar Drs. Saripan Halim, Ketua PAC GP Ansor Lambar Raditiyo Ariadi Nugroho, ST, MM., Sekertaris PAC GP Ansor Iin Gusanto.

Kemudian, Ketua LDII  Lambar Suratmin, M.Pd.I., KH Mashuri Pengurus Matlaul Anwar Lambar, Dafiah Laozan Pengurus Muhammadiah, KH. Muhammad Taufiq Wakil Ketua Jamiyyah Ahluth Thariqah Al Mu’tabarah Al Nahdliyyah (JATMAN), Ketua Fatayat NU Lambar Titi Sari Saputro, Komandan Banser NU Lambar  Jamin, Perwakilan Kemenag RI di Liwa Miftahussurur, Perwakilan GP Ansor dan Banser Lambar,  Perwakilan Karang Taruna dan sekitar 50 umat islam.

Jafar Sodiq, dalam paparannya mengungkapkan, persoalan adanya gerakan antinasionalisme HTI  yang sampai sekarang masih bergerak dengan bebas. Gerakan tersebut saat ini masih kecil dan lemah, tetapi jika tidak diantisipasi lebih dini bisa mengancam keutuhan bangsa. HTI yang secara nyata ingin mengubah Negara Indonesia menjai negara khilfah dengan penerapan syariat islam.

”NU atau Muhammadiyah tidak memaksakan syariat Islam karena Indonesia bukan negara agama tapi disisi lain juga bukan negara sekuler. Pelaksanaan syariat islam dilaksanakan melalui masyarakat sipil, nilai dan makna syariat Islam mengisi ruh konstitusi, bukan secara legal formal,” ujarnya.

Lanjut Jafar, beberapa hal perbedaan HTI dengan kaum Muslim Indonesia salah satunya ideologi dan pola pikir HTI, berbeda dengan ideologi dan pola pikir mayoritas muslim di Indonesia. Selama ini mayoritas muslim di negeri ini memperjuangkan dan menganut faham Ahlussunnah Wal-Jama’ah dalam ideologi dan mengikuti pola pikir bermadzhab dalam amaliyah sehari-hari.

Sementara Al-Nabhani –Pendiri HTI- dalam kitab-kitab yang ditulisnya sebagai rujukan pergerakan HTI, memiliki pandangan yang
berbeda. Dalam ideologi tidak menganut Ahlussunnah, dalam furu’ tidak bermadzhab.

”Perbedaan ideologi dan pola pikir HTI dengan mayoritas muslim lain di negeri ini sudah barang tentu akan membuat perpecahan baru di kalangan muslim antara HTI dengan yang lain, sehingga bukan
mempermudah tegaknya khilafah dan kesatuan umat, tetapi akan menggerus ukhuwah islamiyah sesama muslim. Dengan pola pikir anti madzhab ala HT, akan dapat pula memutus hubungan kaum muslimin dengan pendahulunya yang bermadzhab pada saat-saat khilafah masih ditegakkan,” terangnya.

Sementara, Miftahussurur Perwakilan Kemenag RI di Liwa mengemukakkan,  ada tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang ormas. Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

”Pandangan-pandangan kontroversial Al-Nabhani dan HT yang berbeda dengan ideologi dan ajaran kaum muslimin di dunia. Hal tersebut harus menjadi pertimbangan bagi saudara-saudara muslim yang masih aktif di HTI, agar segera bertaubat, keluar dari HTI dan kembali  ke pangkuan ajaran islam yang benar. Agar tidak termasuk orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya,” kata dia mengutip QS. Al-Kahf: 104.

Acara dilanjutkan dengan pembacaan deklarasi tolak HTI dan faham radikalisme. Adapun isi deklarasi, yaitu ‘Kami Umat Umt Islam Ke-Indonesiaan Lampung Barat bertekat bulat menjadikan pancasila UUD 1945,  bhineka tunggal Ika dan NKRI sebagai pedoman berbangsa dan bernegara.

Menanamkan sikap kepahlawanan, jiwa NKRI, cinta tanah air dan bela negara kepada setiap anak bangsa guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI. Menanamkan dan mengembangkan nilai nilai ajaran islam yang rahmatan lil alamin islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan serta
realitas budaya dan bangsa menolak berbagai bentuk kegiatan dan aksi-aksi yang bertentangan dengan pancasila, dan anti NKRI,  intoleran, radikal dalam keberagaman dan keberagaman serta terorisme diseluruh wilayah Republik Indonesia khususnya di wilayah Lampung Barat.

Selanjutnya,  melaksanakan nilai nilai pancasila, nilai nilai UUD 1945 dalam seluruh dedikasikita terhadap tanah air dan bangsa  berkontribusi menjaga negara sebagai perwujudan “Hubbul Wathan Minal Iman” yang artinya menjaga negara adalah sebagian dari iman .

Acara ditutup dengan pembubuhan tandatangan sebagai tanda kesepakatan deklarasi menolak ormas HTI dan faham radikalisme berkembang di Indonesia. (rls/**)

Comments
Loading...