Kegiatan Program NUSP-2 Di Kapuas Segera Dimulai

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Kegiatan penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Kuala Kapuas, Kabupaten Kapuas melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Project – Phase 2 (NUSP-2) tahun 2017 akan segera dilaksanakan.

Program yang dilaksanakan melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta ini akan direalisasikan di 8 kelurahan dan 2 desa di wilayah Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.

Heni Mariati selaku pejabat pelaksana kegiatan pengembangan kawasan permukiman berbasis masyarakat dari Bidang Cipta Karya Dinas PUPRPKP Kabupaten Kapuas mengungkapkan, kegiatan fisik program NUSP 2 untuk skala lingkungan yang dilaksanakan oleh masyarakat tahapannya diawali dengan pelatihan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP).

Setelah itu, dilanjutkan dengan tahapan musyawarah kelurahan (Muskel) empat, dimana musyawarah ini  akan menentukan kapan tahapan pelaksanaan kegiatan. “Sekarang sudah ada yang namanya RKM (Rencana Kerja Masyarakat), dan RKM ini sudah dilakukan verifikasi oleh Satker dan PPK sehingga DIPA yang sudah kita terima per 5 Juni 2017 kemarin itu siap untuk digulirkan ke masyarakat,” katanya di Kuala Kapuas, Jumat (9/6/2017).

“Sekarang kami tinggal menunggu proses perjanjian kerjasama dengan masyarakat (SP3). Ini rencananya paling cepat dalam minggu ke tiga bulan Juni ini kontrak dengan Badan Keswadayaan Masyarakat,” tambah Heni.

Sedangkan untuk program NUSP yang dilaksanakan melalui kontraktual dengan pihak swasta, kegiatannya akan dilaksanakan di kawasan Kelurahan Selat Dalam yaitu pembangunan Talut (siring) dengan panjang yang direncanakan 1,3 kilometer. Kemudian pembangunan TPS 3R dan pengadaan kontainer ambrol untuk mendukung persampahan.

“Ambrol itu ada dua unit yang kita usulkan, dan TPS 3R juga ada dua buah bangunan. Untuk lokasinya kami masih melaksanakan penapisan, penapisan ini adalah kesiapan lahan itu harus clear and clean. Kita perkirakan untuk kegiatan kontraktual ini pelaksanaannya awal Juli ini,” jelasnya.

“Adapun besaran anggarannya terakhir yang kami usulkan sebesar Rp 4,5 miliar, namun yang tersedia di DIPA hanya Rp 2,5 miliar. Jadi, kami masih menunggu arahan PPK pusat, apakah anggaran yang ada itu dulu kami laksanakan atau menunggu permohonan penambahan dana dari ADB-nya,” timpal Heni. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...