DPRD Tubaba Soroti Ganti Rugi Lahan JTTS Tidak Transparan

MENARAnews, Tubaba (Lampung) – Belum jelasnya ganti rugi pembebasan tanah berikut tanam tumbuh yang akan dijadikan lahan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) mendapat sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ketua DPRD Tubaba Busroni berharap, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dan tim penafsir harga (appraisal) dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat pemilik lahan di Tiyuh Gilang Tunggal Makarta kecamatan Lambu kibang dan beberapa tiyuh lainnya.

Pemilik lahan menuntut kejelasan harga tanah dan tanam tumbuh itu adalah hak mereka. Selain itu panitia juga tak menjalankan tahapan sesuai dengan undang-undang,” ini sangat jelas panitia yang menghambat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera,” kata Busroni, kepada MENARAnews, Rabu (14/6/2017).

Ia juga menyayangkan pernyataan pihak Pemkab melalui Asisten II Syakib Arsalan, menyebut penolakan kompensasi oleh petani tidak beralasan. “Itukan sudah jelas petani hanya meminta kejelasan ganti rugi. Jadi tidak beralasan yang bagaimana,” sesal Busroni.

Kepala Tiyuh Gilang Tunggal Makarta Jaeni Dahlan sebelumnya menjelaskan, kalau masyarakat tidak akan menghalangi apalagi menghambat pembangunan itu, sepanjang hak-hak mereka dipenuhi. “Walaupun belum di ganti rugi setidaknya sudah jelas dulu nominal yang akan warga terima,” jelasnya kala itu.

Sementara pihak masyarakat tetap bertahan dengan perinsip mereka, terkait kejelasan ganti rugi tanah dan tanam tumbuh milik warga itu meminta, harus dijelaskan terlebih dahulu sebelum proses penggusuran dan pembangunan JTSS tersebut berlangsung.

“Kami menunggu penyelesaian tanah yang akan dijadikan lahan JTTS. Namun sampai saat ini belum juga ada kepastian. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, kami minta tanah kami jangan digusur,” ujar salah satu pemilik lahan Umar Haris. (JE/RZ)

Comments
Loading...