DPRD Palangka Raya Kembali Soroti Sistem Drainase

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Kritikan keras dilontarkan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, atas genangan air yang terjadi di jalan-jalan utama kota setempat pasca diguyur hujan karena tidak optimalnya pengelolaan drainase.

Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit Karyawan Yunianto, politisi Partai PDI-P ini menilai permasalahan itu sudah kerap kali dibahas tetapi sampai sekarang belum ada tindakan nyata dari pemerintah Kota melalui dinas terkait. Walaupun tidak bisa juga menyalahkan pihak tersebut karena hal itu merupakan Perkerjaan Rumah (PR) bersama, termasuk kalangan DPRD.

Dia membeberkan banyak pengembang masih tidak memperhatikan drainase dan tidak memiliki Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Apalagi saat ini Kota Palangka Raya makin lama makin berkembang, perumahan dibangun dan lokasi serapan air habis.

Sigit menyebutkan ada program pembangunan irigasi di Kota Palangka Raya tak optimal. Masalahnya karena pembangunan perumahan, ruko maupun pertokoan semakin banyak tanpa memperhatikan drainase.

”Ini harus ditekan, apapun, apakah pengembangan perumahan ruko atau lainnya, drainase harus nomor satu,” ucapnya, Selasa (06/06).

Dia membeberkan bilamana hal itu tidak diperhatikan, maka dipastikan merugikan masyarakat karena akan berdampak kebanjiran terus menerus.

”Saya lihat perumahan,toko dan lainnya sebagai drainase tidak jalan. Kota ini jalur utama diperhatikan adalah drainase,” ungkap Sigit.

Sigit menekankan agar hal itu tidak terulang kembali, maka dinas terkait bisa membatasi dalam hal pengurusan perizinan pembangunan. Jadi jangan dikeluarkan izin secara langsung, melainkan izin sementara untuk melihat apakah pengembang benar-benar memperhatikan drainase atau tidak.

”Kalau tidak ada jangan dikeluarkan, termasuk penyediaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS). Biarkan saja karena ketidaktaatan itu, kita ingin melindungi masyarakat. Kalau tidak pemerintah siapa lagi,” tutur Sigit.

Ditanya apakah harus ada evaluasi kembali, Sigit menyebutkan hal itu tidak perlu, karena kejadian ini sudah sering terjadi. Namun memulailah perizinan baru harus sesuai ketentuan yang ada.

”Harus ketat, tidak boleh bila ada pembangunan lebih tidak terpenuhi aturan itu.Intinya dinas terkait harus mampu melakukan pengetatan aturan, melakukan koordinasi dan sinkronisasi,” pungkasnya. (AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...