DPRD Kapuas Setujui Enam Peraturan Daerah

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas menyetujui 6 buah rancangan peraturan daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda)

Enam produk hukum daerah tersebut yakni Perda tentang BPD, Perda tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Perda tentang pengelolaan keuangan desa, Perda tentang pedoman pembentukan produk hukum desa.

Kemudian Perda tentang pembentukan penghapusan penggabungan dan perubahan status desa serta Perda tentang perubahan atas Perda No.3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Adat Dayak Kabupaten Kapuas. Sedangkan  Perda tentang pedoman pengadaan barang dan jasa di desa, dan Perda tentang Rencana Tata Tuang Wilayah (RTRWK) Kabupaten Kapuas, ditunda pengesahannya.

Penandatangan persetujuan enam Perda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Kapuas ke 4 masa persidangan II tahun 2017, Selesa (13/6/2017), yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas Algrin Gasan dan juga dihadiri Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat serta Wakil Bupati H Muhajirin, unsur Forkopimda serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kapuas.

Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada komisi I, II, III dan IV DPRD Kapuas, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD , pimpinan serta anggota DPRD Kabupaten Kapuas yang telah mencurahkan perhatian, tenaga dan pikiran sehingga ke 6 buah rancangan Perda tersebut dapat disetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas.

Dalam sambutannya Ben juga memaparkan satu persatu tujuan Perda yang telah disetujui wakil rakyat tersebut, salah satunya Perda tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa.

Tujuan Perda ini, katanya, bahwa kepada desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan desa guna mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Dengan ada peraturan daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintahan desa dalam penyusunan organisasi dan tata kerja perangkat desanya,” jelasnya. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...