Cakupan Kepesertaan JKN-KIS di Kapuas Masih Dibawah Standar

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) di wilayah Kabupaten Kapuas sampai dengan bulan Mei 2017 masih dibawah standar, sehingga menempatkan daerah ini pada posisi tiga terbawah dari kabupaten lain di wilayah Kalimantan Tengah dalam cakupan kepesertaan JKN – KIS.

Hal ini terungkap dalam rapat Rapat Koordinasi Pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat di Kabupaten Kapuas yang dipimpin langsung oleh Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat, Senin (12/6/2017).

Dalam rapat tersebut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangka Raya dr Fitria Nurlaila Pulukadang mengungkapkan, berdasarkan data jumlah penduduk yang di terima BPJS Kesehatan tahun  2016 yaitu 407.019 jiwa, Kabupaten Kapuas hanya memiliki total cakupan peserta sebanyak 158.031 jiwa atau 38,83 persen, sedangkan total yang belum menjadi peserta sebanyak 248.988 jiwa atau 61,17 persen.

Dengan demikian Kabupaten Kapuas berada pada posisi tiga terbawah dari kabupaten lain yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dalam cakupan kepesertaan JKN – KIS. Selain itu, dari data capaian Badan Usaha (BU) yang berada di Kabupaten Kapuas, dari total Badan Usaha sebanyak 118 BU, Badan Usaha yang sudah terdaftar sebanyak 74 BU atau 62,7 persen dan Badan Usaha yang belum terdaftar sebanyak 36 BU atau 52,5 persen.

Kemudian, data capaian PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) Instansi/SOPD sampai dengan Mei 2017, masih ada 15 PPNPN yang belum terdaftar dari total jumlah instansi/SOPD yaitu sebanyak 55 instansi.

Oleh karena itu, BPJS Kesehatan berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas untuk menginstruksikan kepada masyarakat mampu untuk mendaftarkan diri dan keluarga dalam Program JKN – KIS melalui segmentasi PBPU/Pekerja Mandiri. Kemudian, juga diharapkan adanya optimalisasi rekrutment peserta pekerja penerima upah –badan usaha terutama bagi badan usaha yang belum 100 persen mendaftarkan seluruh pekerjanya.

“Kami berharap pemerintah menyediakan kuota untuk penambahan peserta PBI atau Jamkesda terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses komunikasi dan transportasi serta mengalihkan peserta menunggak kelas 3 yang tidak mampu bayar iuran terutama peserta dengan rekomendasi dinas sosial sebagai peserta PBI Kabupaten Kapuas,” papar Fitria.

Selain itu, pihaknya juga mengharapkan adanya optimalisasi pendaftaran tenaga kontrak/PPNPN pada instansi yang belum mendaftarkan dan pendaftaran aparat desa ke dalam progam JKN – KIS melalui segmen PPNPN. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...