Belum Jelasnya Pengerjaan PT. SBO, Pemerintah Kalteng Akan Surati Kementerian Perhubungan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menginginkan agar komoditi yang dihasilkan di 13 Kabupaten dan 1 Kota jalur ekspor maupun import khusus jalur laut, kiranya dikeluarkan melalui wilayah sendiri yakni melalui jalur laut Sungai Kapuas Murung di Kabupaten Kapuas.

Pasalnya selama ini jalur inpor maupun ekspor komoditi, menggunakan jalur laut yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Banjarmasin. Agar komoditi tersebut bisa melalui jalur laut Sungai Kapuas Murung, Pemerintah sudah merencanakan akan mengeruk sungai tersebut, sehingga dapat dilalui kapal-kapal (tongkang) besar.

Dengan berfungsi jalur distribusi tersebut, tentunya diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan kepada masyarakat sekitar. Serta meningkatkan perekonomian yang ada di wilayah Kalteng. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Kalteng Sugianto Sabran usai melantik Pejabat kamis dini hari (15/06) di rumah jabatan.

Sugianto ketika itu menyampaikan, persoalan yang terjadi saat ini, pihak Kementrian Perhubungan RI sudah menujuk satu Perusahaan untuk mengerjakan pengerukan tersebut, namun sampai sekarang masih belum ada kejelasan.

“Sedang kan pengusaha yang ditunjuk masih belum siap, selebihnya nanya dengan pak Sekretaris Daerah (Setda) karena beliau yang lebih tau itu” ujar Sugianto Sabran ke sejumlah awak media.

Mengulas lebih dalam mengenai persoalan tersebut, Setda Provinsi Kalteng Syahrin Daulay ketika diwawancarai menjelaskan, Pemerintah Daerah telah merencanakan pertemuan dengan pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh Kementerian Perhubungan RI yakni PT. Satria Baruna Osian (SBO) untuk mengevaluasi pekerjaan yang sudah disepakati bersama.

“Kita sudah ada kesepakatan, seluruh dokumen perencanaan itu harus sudah selesai di bulan Juli 2017 nanti. Berdasarkan hal tersebut kami buat rencana kerja. Nah selanjutnya kami mau melihat dokumen-dokumen apa saja yang sudah diselesaikan. Tapi pihak perusahaan tidak bisa menghadiri pertemuan.” jelas Syahrin Daulay.

Atas hal tersebut Pemerintah Daerah menilai, pihak perusahaan terkesan tidak komitmen dengan kesepakatan yang sudah dibuat bersama, sehingga muncul tanda tanya, apakah pihak perusahaan sendiri benar-benar serius untuk mengerjakan kegiatan pengerukan tersebut. Pasalnya kesepakatan pekerjaan dimulai Oktober 2017 nanti.

Jika perencanaan yang sudah disusun sebelumnya tidak tercapai dikarenakan adanya persoalan kinerja dari pihak perusahaan, Pemerintah Daerah Provinsi Kalteng berencana meyurati Perusahaan yang bersangkutan dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan RI.

“Sebenarnya anggaranya tidak terlalu mahal Rp.297 Miliar kalu tidak salah. Kami sangat berkepentingan sekali dengan kemajuan progres sekarang ini. Jadi hasil pengawalan kita, kita pesimis pekerjaan ini tidak bisa dilaksanakan. Bahkan dokumen AMDAL-nya aja belum kita ketahui sampai dimana.” tutupnya.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...