18 Desa Di Kapuas Minta Dimekarkan

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Sebanyak 18 desa/kelurahan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menginginkan pemekaran. Usulan pemekaran itu pun telah disampaikan kepada Pemkab Kapuas melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMDes).

Kepala Bidang Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan DPMDes Kapuas, Slamet Santoso, saat ditemui Manaranews.com, Senin (12/6/2017), membenarkan adanya usulan pemekaran desa tersebut.

“Untuk pemekaran, kemarin ada proposal yang masuk ke DPMDes, pertama tiga belas desa lalu ada tambahan tiga desa lagi dari Kecamatan Kapuas Timur. Jadi, jumlahnya 18 desa yang mengusulkan pemekaran,” katanya.

Namun  saat dilakukan verifikasi administrasi oleh DPMDes, dari 18 desa tersebut  hanya 16 desa saja yang dianggap layak untuk dimekarkan. “Ada enam belas desa yang kita anggap layak untuk mekarkan, sedangkan dua desa kita anggap sementara masih belum layak dimekarkan,” ungkapnya.

Menurut Slamet untuk pembentukan/pemekaran desa harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, baik Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 yang salah satunya disebutkan adalah jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa dan 300 KK.

“Itu minimal, sebagai syarat utama untuk pemekaran desa, disamping sarana dan prasarana pendukung lainnya yang memang wajib untuk dipenuhi, misalnya di desa itu ada bangunan sekolah atau layanan kesehatan,” ujarnya.

Setelah melakukan verifikasi administrasi terhadap desa-desa yang ingin dimekarkan, selanjutnya DPMDes Kapuas akan berkoordinasi dengan bagian hukum Setda Kapuas terkait pembuatan peraturan bupati (Perbup). “Untuk desa persiapan aturannya cukup dengan Perbup saja, nanti kalau sudah menjadi desa defenitif baru menggunakan peraturan daerah (Perda),” terang Slamet.

Ditambahkan, untuk desa defenitif memerlukan waktu satu sampai tiga tahun melalui desa persiapan terlebih dahulu. “Jadi, dia tidak langsung otomatis jadi desa defenitif karena ada proses satu sampai tiga tahun. Makanya kita nanti akan berkoordinasi dengan bagian hukum Setda Kapuas dan mungkin Biro Hukum Pemprov Kalteng untuk mendapatkan registrasi desanya,” pungkasnya. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...