Way Kanan Mendapat Predikat WTP Ke 7 Kalinya

Menaranews, Way Kanan (Lampung) – Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) ke tujuh kalinya, atas hasil laporan pemeriksaan (LHP) mengenai Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggran 2016, yang diserahkan langsung oleh Ketua BPK Perwakilan Provinsi Lampung Sunarto, di Auditorium Lantai III BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Selasa 30 Mei 2017.
Menanggapi perolehan prestasi WTP ke tujuh kali ini, Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dengan baik, hingga laporan keuangan pemerintah daerah 2016 menghasilkan pemeriksaan yang dinilai baik dan akhirnya mendapat penghargaan WTP untuk ke tujuh kalinya.
Acara ini bukan sekedar untuk Kabupaten Way Kanan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) Provinsi Lampung juga menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Pringsewu Dan Kabupaten Mesuji.
Hal ini di sampaikan  Bupati Way Kanan Raden Adioati Surya Pada Saat safari Ramadhan yang bertempat dirumah Dinas Wakil Bupati Way Kanan menyatakan  kepada Masyarakat bahwa Kabupaten Way Kanan menerima WTP Tujuh Kali berturut – turut atas Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP)  atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016  dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung.
“Penghargaan ini sangat istimewa namun tentu akan lebih bermakna bila pengelolaan keuangan yang dilaksanakan pemerintah daerah  mempunyai nilai manfaat bagi masyarakat,”Ungkap Raden Adipati Surya.
“Saya Bersama Wakil Bupati meminta Doa dari Masyarakat Way Kanan agar senantiasa tetap amanah mengemban tugas, dan juga doakan agar para pimpinan OPD dalam merencanakan dan melaksanakan programnya dapat bermanfaat bagi masyarakat kita.
tutup Bupati Way Kanan.
Dalam haal ini Ketua Dprd Nikman Karim juga memberikan Masukan dan arahan “kami Selaku Pihak Legislatif yang bersama-sama dengan pihak Eksekutif dalam penganggaran setiap tahunnya, mengharapkan bimbingan serta arahan dari BPK terutama dalam fungsi pengawasan pelaksanaan anggaran di lapangan, sehingga terciptanya Good Governance yang selama ini didengung-dengungkan pemerintah pusat,  bukanlah hanya lip service saja, tetapi dapat kita laksanakan dilapangan.
Kepada pihak Eksekutif, Nikman juga mengingatkan, hendaknya seluruh ASN dan juga OPD yang ada di Way Kanan dapat lebih meningkatkan kinerjanya dan memperbaiki sektor-sektor kerja yang memang dirasa belum maksimal, terutamanya masalah aset yang harus dibenahi sehingga terdapat kejelasan berapa sesungguhnya jumlah asset yang menjadi Milik Pemda Way Kanan.(DA)
Comments
Loading...