Walikota Palangka Raya Akui Data Wajib Pajak Belum Terverifikasi Total

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Walikota Palangka Raya, HM Riban Satia tidak menepis bila sampai saat ini masih banyak persoalan yang dihadapi dalam hal pengelolaan pajak , terutama yang bersentuhan dengan penarikan pajak dari masyarakat.

“Persoalan yang kita hadapi selama ini, perlu dirajut. Kita sadari bahwa data wajib pajak masih belum terverifikasi secara total,” ungkap Riban, usai mengikuti pencanangan pekan panutan membayar pembayaran pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB P2) yang digelar Dinas Pengolahan Pajak Dan Retribusi Kota Palangka Raya bekerjasama dengan PT Pos Indonesia Cabang Palangka Raya, Rabu (17/5), di Halaman Balai Kota.

Dikatakannya, sangkalut pendataan dari verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak menjadi surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), selama ini lebih disebabkan pergeseran data lama, yakni antara nomenklatur yang menangani perpajakan, yang kini ditangani oleh Dinas Pengolahan Pajak dan Retribusi.

Persoalan terjadi pada saat pergeseran data-data ketetapan pajak yang secara verifikasi belum dilakukan perubahan mendasar. Sebut saja banyak SPPT yang berlapis karena banyaknya perpindahan objek pajak antara tangan yang satu ke tangan yang lain.

“Misalkan saja saya membeli tanah dari si Polan. Nah, nama si Polan masih terdata sebagai  SPPT. Selanjutnya saya  terdata lagi sebagai objek SPPT yang baru. Kemudian dalam perkembangannya saya jual lagi untuk orang lain. Lagi-lagi SPPT saya belum terhapus, sementara orang yang membeli tanah masuk lagi ke dalam data SPPT. Maka jangan heran, dalam satu objek pajak bisa tercatat sampai tiga sampai lima SPPT,” ungkapnya.

Karena itu tambah Riban, ke depan carut-marut verifikasi data harus menjadi pekerjaan tersendiri yang mesti dituntaskan, terutama bagaimana penelurusan dan verifikasi terhadap obyek pajak dalam hal ini pajak bumi bangunan (PBB) dapat dilakukan perbaikan.

“Untuk merajut pendataan yang lebih baik, maka pendataan ini dimulai secara terperinci, terutama menggerakkan perangkat pemerintahan di tingkat bawah. Dalam hal ini pihak kelurahan dalam melakukan pendataan objek pajak dari masyarakat dengan menvalidasi data-data PBB secara valid,” cetusnya.

Sementara itu Kepala Dinas Pengolahan Pajak Dan Retribusi Kota Palangka Raya, Ikhwanudin menyebutkan tercatat di kota Palangka Raya ada 87 ribu lebih wajib pajak bumi dan bangunan, sehingga bila ditotalkan besaran penarikan pajak akan mencapai 17 Milyar lebih apabila semuanya mampu dihimpun.

Dikatakan, pihaknya terus berupaya dalam memverifikasi wajib pajak yang ditujukan kepada masyarakat, sehingga pemerintah pun mudah melakukan penagihan. Sementara bila ada masyarakat yang telah membayar pajak , namun  belum terverifikasi, tentu bisa diverifikasi ulang sepanjang dapat menunjukan bukti telah melakukan setoran pajak.

“Metode verifikasi yang dilakukan agar masyarakat tercatat sebagai wajib pajak, maka teknis di lapangan dilakukan dengan bekerjasama pada semua pemerintah di tingkat bawah, yaitu pihak kecamatan hingga kelurahan. Bila ini bisa dilakukan, maka masyarakat tidak terkejut lagi ketika ia menyadari masih terhutang dalam melakukan pembayaran pajak,” tutup Ikhwanudin.(AF)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...