Tak Ada Aksi di Hari Buruh, SBSI Kalteng Minta Pemda Tingkatkan Pengawasan

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Provinsi Kalimantan Tengah memastikan, tidak ada aksi unjuk rasa seperti turun kejalan dan sebagainya guna menuntut hak-hak buruh pada pelaksanaan momentum peringatan Hari Buruh Sedunia yang jatuh setiap tanggal 1 Mei. alasan buruh sendiri akan menikmati hari libur.

Ketua Koordinator SBSI Kalteng Hatir Sata Tarigan ketika diwawancarai menaranews.com mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah yang sudah menetapkan hari buruh sebagai hari libur Nasional sehingga tidak hanya buruh yang menikmati, tetapi juga para pekerja lainnya seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Berliburlah dengan keluarga, sambil berdoa. Dan tidak mesti hal-hal yang diperjuangkan harus dilakukan pada hari buruh nanti. Kita berkeinginan dihari buruh ini lebih banyak bersyukur atas penghargaan yang sangat luar biasa yang diberikan Pemerintah kepada buruh” jelas Hatir Sata Tarigan jum’at (28/04) di Palangka Raya.

Kendati demikian, momentum Hari Buruh Sedunia ini, Dirinya berkeinginan agar Pemerintah khususnya di wilayah Kalimantan Tengah lebih memperhatikan lagi nasib-nasib buruh yang ada khususnya dari segi pengawasan terhadap Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang beroprasional di Kalteng.

Pasalnya, sampai dengan saat ini masih banyak buruh-buruh yang bekerja sudah lama, bahkan sampai ada yang bekerja 5 sampai 10 tahun lebih. masih berstatus pekerja harian lepas di PBS. Padahal dalam ketentuan perundang-udangan tentang ketenagakerjaan, sudah diatur. belum lagi tidak ada jaminan keselamatan kerja seperi mendaftarkan buruh ke BPJS ketenagakerjaan oleh pihak perusahaan.

dalam ketentuan perundang-undangan yang dimaksudkan dimana pekerja yang sudah bekerja selama 3 bulan sudah harus diangkat sebagai pekerja atau buruh tetap. Pemerintah Daerah sendiri ujarnya, tidak hanya menghimbau kepada PBS-PBS yang ada, tapi merupakan suatu keharusan untuk melakukan peningkatan dari segi pengawasan.

“Bagaimanapun ini penting, karena kalau mereka hanya dianggap sebagai buruh harian lepas, mereka tidak memiliki masa depan. Mana janji Pemerintah yang berkeinginan mensejahterakan masyarakat?, sementara sebagian besar masyarakat Kalteng adalah buruh harian lepas di Perusahaan Perkebunan” jelas Hatir menambahkan.

Oleh sebab itu, dirinya berkeinginan dan berharap agar lebih kurang 2000 buruh yang tergabung di SBSI Kalteng ini dapat didorong menjadi tenaga kerja tetap di perusahaan. Bahkan nasib buruh sendiri lanjutnya lebih dalam, jauh dari kata sejahtera. mengingat gajih yang dihasilkan saja per bulannya tidak sesuai dengan Upah yang diterapkan Pemerintah Daerah atau Kabupaten.

“Bagaimana dengan nasib istri dan anak mereka yang sekolah?, meski sekolah digratiskan tapi masih banyak keperluan lain. Sekarang ini Perusahaan banyak menerapkan sistem borongan misalnya borongan panen. Kan ga tiap hari dipanen!, dan ada bulan-bulan tertentu yang terjadi trek buah misalnya. Mereka ga nyampe target, lalu ga dibayar yang tidak sesuai dengan borongan.”paparnya menambahkan lebih dalam.

Ketika para buruh ini diangkat menjadi pekerja tetap, maka berlaku perhitungan 7 jam kerja dengan Pendapatan yang sudah ditetapkan, ada peningkatan pendapatan dari sisi tunjangan keluarga dan lain sebagainya. Solusi yang bisa diberikan SBSI Kalteng sendiri kepada Pemerintah Daerah, yakni Tegakan Undang-Udangan, bahkan jika Pemerintah menegaskan aturan, Perusahaan bisa diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...