Sampaikan Hasil Reses, Dewan Kembali Soroti Persoalan Infrastruktur Buruk

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Persoalan infrastruktur kembali menjadi sorotan para wakil rakyat di parlemen. Masalah ini dinilai sebagai persoalan kronis lantaran tidak juga selesai dari tahun ke tahun. Infrastruktur jalan dan jembatan disejumlah wilayah di Pandeglang hingga kini tidak juga tuntas. Akibatnya, aktivitas masyarakat acap kali terganggu.

Demikian yang menguap dalam Rapat Paripurna DPRD Pandeglang mengenai Laporan Reses Kesatu Masa Persidangan 2017, Senin (15/5/2017).

Anggota DPRD Pandeglang Dapil IV, Mukhlas Halim menjelaskan, kualitas infrastruktur di Pandeglang masih jauh dari harapan dan kata ideal, khususnya diwilayah selatan. Kondisi ini dituding memengaruhi sistem perekonomian masyarakat lantaran biaya yang dikeluarkan untuk transportasi jadi meningkat.

“Secara umum saat kami reses, banyak masyarakat menyampaikan persoalan terkait infrastruktur yang sangat jauh dari harapan masyarakat, kondisi jalan yang jauh dari ideal, terutama wilayah selatan. Jangankan ditempuh ditempuh roda 4, roda 2 pun kerepotan,” ujarnya saat menyampaikan hasil reses.

Untuk itu, dirinya meminta agar Pemkab fokus membenahi masalah infrastruktur. Dengan begitu, perekonomian masyarakat diyakini akan lancar.

“Pemerintah tolong fokus ke masalah infrastruktur, lantaran dibutuhkan masyarakat. Karena ketika infrastruktur bagus, tentu menimbulkan perekonomian yang lancar. Contoh saja, akibat jalan rusak, harga gabah di Patia dan Pagelaran terjadi perbedaan yang cukup tinggi sekitar Rp 80.000 per kwintal,” terangnya.

Lebih dari itu, politisi Golkar itu mengungkapkan bahwa sistem pengawasan pembangunan oleh Pemkab juga dituntut agar lebih ketat. Pasalnya, kualitas pembangunan oleh pihak ketiga tak jarang tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga hasil pembangunan tidak bertahan lama.

“Pemkab perlu memonitoring sebagai fungsi pengawasan perlu ditingkatkan karena masalah infrastruktur, kerap cepat rusak padahal pembangunan baru selesai dilakukan. Ini juga untuk memastikan hasil pengerjaan dengan spesifikasi yang disepakati,” pesannya.

Anggota lainnya dari Dapil V, Rika Kartikasari menambahkan, infrastruktur yang perlu dibenahi tidak hanya meliputi jalan dan jembatan, melainkan sistem drainase juga patut menjadi perhatian. Karena dibeberapa daerah seperti di Kecamatan Munjul, Angsana, Bojong, dan Picung, jaringan irigasi belum berjalan optimal.

“Sektor pertanian, terutama irigasi banyak yang tidak berjalan optimal. Pemkab harus membangun irigasi pedesaan agar swasembada pangan tercapai,” papar Ketua Komisi II itu.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menegaskan bahwa catatan hasil reses akan menjadi prioritas perbaikan oleh Pemkab. Dalam waktu dekat, dirinya akan mengumpulkan instansi terkait guna membahas perencanaan di anggaran berikutnya.

“Jadi banyak hal yang disampaikan. Telinga kami kan harus dibuka lebar-lebar untuk menerima segala masukan. Dan Dinas PU akan menerjunkan tim reaksi cepat tambal jalan agar masyarakat tidak terganggu. Kan Pelayanan dasar kepada publik harus dioptimalkan,” sebut Irna.

Bupati menambahkan, persoalan infrastruktur sejatinya sudah menjadi fokusnya ketika awal memimpin. Salah satu upaya yang ditempuh, yakni dalam 1 tahun, Irna gencar melakukan rekonsiliasi dan koordinasi dengan seluruh SKPD agar tidak ada lagi pihak yang menyelewengkan anggaran daerah.

“Ibu (Irna menyebut dirinya) buat regulasinya, dalam 1 tahun ini ibu rekonsiliasi konsolidasi membuat regulasi yang menguatkan, agar tidak ada lagi oknum yang ingin mengelabui APBD,” tegasnya. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...