Ratusan Honorer Pandeglang Tuntut Pemkab Bentuk Perda Honorer

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Korda Kabupaten Pandeglang melakukan audiensi dengan Komisi I DPRD dan Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Pandeglang, di ruang Bamus DPRD Pandeglang, Jumat (5/5/2017). Mereka membawa misi agar Pemerintah Kabupaten Pandeglang membuat payung hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) bagi ribuan pegawai honorer yang ada di Pandeglang.

Pasalnya mereka menilai, sejak diberlakukannya Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, keberadaan tenaga honorer tidak lagi mendapat pengakuan. Padahal sebagian besar honorer di Pandeglang, telah mengabdi jauh sebelum aturan itu ditetapkan.

Ketua FPHI Korda Pandeglang, Rodeni mengungkapkan, akibat tidak adanya payung hukum yang menaungi keberadaan tenaga honorer, banyak hal yang dirasa merugikan terutama dalam urusan penghasilan.

“Kami telah melaksanakan kewajiban sebagai pegawai, namun disisi lain kami juga menuntut hak sebagai warga negara demi kesejahteraan umum. Honor yang kami terima, di bawah UMK, bahkan sangat tidak manusiawi karena ada yang menerima Rp 150.000-300.000 per bulan. Padahal, beban kerja mereka hampir sama dengan tenaga ASN,” bebernya saat audiensi.

Untuk itu, mereka menginginkan adanya regulasi jelas mengenai pengakuan keberadaan honorer disamping sebagai upaya memperjuangkan upah sesuai kemampuan APBD.

“Intinya, kami ingin adanya Peraturan Daerah sebagai payung hukum kami untuk melaksanakan kewajiban kami dan mendapat pengakuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, mengingat honorer masih banyak dibutuhkan oleh Pemkab,” imbuhnya serius.

Selain menuntut pembentukan Perda, ratusan honorer yang didominasi oleh tenaga guru juga mendesak agar BKD menyusun database jumlah pegawai honorer di Pandeglang. Alasannya, sejauh ini Pemkab tidak pernah mencatat jumlah tenaga honorer yang ada.

“Kami memohon dicantumkan peningkatan status honorer oleh Pemkab dan dimasukkan dalam database,” tegasnya yang diamini oleh ratusan honorer lain.

Kepala BKD Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta mengaku sepakat dengan usulan yang diajukan para tenaga honorer. Hal itu dinilai sebagai aspek legal dan pengakuan dari Pemerintah. Hanya saja Fahmi menerangkan, hal itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan bagian hikum, termasuk menghitung kekuatan anggaran daerah.

“Saya setuju dengan adanya regulasi itu sebagai aspek legal dan pengakuan dari Pemerintah dan ini akan menjadi perhatian kami. Kalau sudah ada aspek legal, maka akan diiringi dengan penghasilan honorer,” ujarnya.

Sedangkan terkait tidak adanya database data honorer, Fahmi tidak menampik hal tersebut. Akan tetapi ia beralasan, hal itu diakibatkan oleh kewenangan mengangkat tenaga honorer terletak dimasing-masing SKPD. Akan tetapi Fahmi memastikan, dalam waltu dekat hal itu akan mulai mendata, sesuai dengan instruksi dari Badan Pemeriksa Keuangan.

“Saat ini kami akan mulai mendata, sesuai dengan instruksi pula dari BPK. Kami pun sekarang harus menghitung E-Formasi untuk 5 tahun ke depan agar menghasilkan data yang akurat,” papar Fahmi.

Anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Uus Usamah menambahkan, pihaknya mendukung adanya wacana tersebut asalkan tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karenanya, rencana pembentukan Perda tentang honorer, perlu dikaji secara mendalam agar menghasilkan produk hukum yang baik.

“Kami mendukung namun harus terkonsep dengan baik. Hal ini perlu dikaji secara mendalam, agar tidak berbenturan dengan peraturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Uus menjelaskan, selain harus mempertimbangkan keberadaan peraturan yang lebih tinggi, juga perlu memperhatikan aspek finansial Pemkab Pandeglang. Jika pun Perda tersebut digulirkan, perlu mencantumkan besaran rasional penghasilan para tenaga honorer. Lebih lanjut politisi Golkar itu mendorong para tenaga honorer, untuk menyiapkan draf usulan agar bisa dimasukkan dalam Prolegda tahun 2018.

“Kami akan diskusikan secara berlanjut. Karena ini perlu dikonsultasikan juga dengan berbagai pihak. Sekarang ada kesempatan mengajukan Prolegda untuk tahun 2018, juga bisa mengadopsi peraturan serupa di daerah lain. Tinggal nanti ini akan masuk dalam inisiatif dewan atau eksekutif?,” tutupnya yang disambut riuh rendah tepuk tangan peserta audiensi. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...