PT. KAI Sumbar Sosialisasikan Pembebasan Lahan Reaktivasi Stasiun Bukittinggi

MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – PT. KAI Divre II Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan sosialisasi tahap awal kepada warga Stasiun Kota Bukittinggi yang terdampak reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Payakumbuh. (Jumat, 05/05/2017)

Dalam sambutannya, Manajer Aset PT. KAI Divre II, Sumbar Martalius mengungkapkan bahwa reaktivasi jalur kereta api Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh semata-mata untuk pengembangan kereta api di Sumatera Barat, dimana proyeksi kedepannya adalah untuk koneksi trans Sumatera.  Selain itu, pihaknya juga menjelaskan bahwa akan memberikan 3 kali surat peringatan kepada warga Stasiun yang terkena dampak reaktivasi. Hal tersebut dilakukan supaya warga dapat mempersiapkan diri memasuki bulan Ramdhan dan Idul Fitri 1438 H.

“Selama bulan puasa Tim dari PT. KAI akan memberikan SP 1 (surat pemberitahuan pengosongan) kepada masyarakat Stasiun Kota Bukittinggi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pemberian SP 2 setelah lebaran. Selang 1 hari dari pemberian SP2, PT. KAI akan memberikan SP3 kepada masyarakat yang isinya menyampaikan tentang waktu pembongkaran,” ucapnya.

Sementara itu, Manajer Pengamanan PT. KAI Sumbar, Asmar Yunus menegaskan bahwa sesuai perintah Ibu Rini Soemarno (Menteri BUMN), pada bulan Mei areal Stasiun Kota Bukittinggi sudah harus kosong. Namun karena mempertimbangkan rasa kemanusiaan, mengingat Mei umat Islam telah memasuki ibadah puasa, jadi pihaknya mengambil kebijaksanaan  bahwa sebelum 1 Agustus 2017, 86 KK warga Stasiun Kota Bukittinggi sudah dapat mengosongkan area Stasiun Kota Bukittinggi. Selain itu, program reaktivasi jalur kereta api dari Padang Panjang – Bukittinggi – Payakumbuh dapat menjadi solusi kemacetan yang terjadi terutama di wilayah Koto Baru serta mempermudah akses ke Bukittinggi sebagai destinasi wisata.

Di lain pihak, salah seorang warga Stasiun Kota Bukittinggi yang terkena dampak reaktivasi menyampakan sikap setuju terhadap program Pemerintah, namun mengharapkan tambahan waktu sampai dengan 1 tahun ke depan.

“86 KK diprediksi akan kesulitan mencari tempat tinggal baru jika hanya diberi waktu 3 bulan, sedangkan mereka juga harus mempersiapkan waktu perpindahan. Mengingat sebentar lagi bulan Ramadhan, Idul Fitri serta Idul Adha. Mayoritas warga yang tinggal di Stasiun Kota Bukittinggi adalah kalangan menengah ke bawah, jadi apabila PT. KAI hanya memberikan waktu 3 bulan, maka akan terasa berat bagi warga untuk mempersiapkan keperluan finansial,” ungkap Khairunnas.

Yance, salah seorang warga Stasiun Kota Bukittinggi menegaskan bahwa poin-poin negoisasi masyarakat bukanlah menolak pembangunan, namun meminta untuk pengunduran waktu. Poin berikutnya adalah meminta solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dari penggusuran tersebut, baik solusi relokasi atau kompensasi yang sesuai dan berkeadilan.

Selain itu, berdasarkan pernyataan beberapa warga yang terkena dampak mengatakan sangat mendukung dengan penuh program tersebut. Namun apabila untuk pembangunan hotel dan sejenisnya, maka dengan tegas masyarakat menyatakan menolak penggusuran tanpa negoisasi. Masyarakat akan berupaya menyuarakan permasalahan tersebut ke Pemda bahkan ke pusat. Selain itu, masyarakat sangat menyayangkan sikap PT. KAI yang dinilai terlalu arogan terhadap masyarakat. Masyarakat yakin dengan sikap yang diperlihatkan oleh PT. KAI akan memancing sentimen-sentimen baru yang bisa saja terjadi dikemudian hari.

Menanggapi permintaan warga Stasiun Kota Bukittinggi, PT. KAI menampung aspirasi warga dan akan berusaha menyampaikan ke pimpinan pusat. Namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengerti demi mendukung kelancaran program pemerintah. (AD)

Comments
Loading...