Pertanggungjawaban Keuangan Parpol Masih Belum Tertib Administrasi

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten dan Kota melalui masing-masing Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) berkewajiban memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik (Parpol) dari jumlah perolehan suara sah. Dimana 60 persen untuk pendidikan politik, dan 40 persen anggarannya untuk keperluan Alat Tulis Kantor (ATK).

Perihal tersebut tentu juga sudah diatur dalam Undang-Undang, diantaranya UU No.2 tahun 2008 tentang Partai Politik, Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parpol, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.77 yang diubah dengan Pemendagri No.6 tahun 2017.

Batuan keuangan Parpol dari Pemerintah, tentunya selalu dikucurkan disetiap tahunya. Namun demikian, fakta yang terjadi dilapangan ada beberapa persoalan krusial yang terjadi, yangmana Parpol sendiri rata-rata belum memenuhi ketentuan perundang-udangan yang berlaku yakni anggaran Pendidikan 60 persen masih belum tercapai.

Hal ini ditegaskan oleh salah satu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Murung Raya Abet Nego ketika diwawancarai usai menghadiri kegiatan penyerahan laporan hasil pemeriksaan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik pada tahun 2016, jum’at (28/04) di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kalteng Jl.Yos Sudarso Kota Palangka Raya.

Abet Nego ketika itu menjelaskan anggaran untuk pendidikan yang terserap untuk Pendidikan Politik hanya berkisar diantara 40 sampai 50 Persen saja. Belum lagi persoalan yang tak kalah petingnya yakni menyangkut laporan pertanggungjawaban keuangan yang diberikan kepada Parpol rata-rata masih belum lengkap.

“Misalnya Pemerintah bikin satu kegiatan kan tentu ada kuitansi, fotonya, ada daftar tanda terima dan lain sebagainya. Tapi laporan pertanggungjawaban Parpol, rata-rata kurang tidak sesuai yang dikehendaki oleh BPK. Bukan berati kita menuduh mereka Korupsi, karena kalau Korupsi harus ada pembuktian” jelas Abet Nego.

Ha itulah yang kedepanya perlu dilengkapi oleh Parpol. Misalnya saja lanjutnya, Pendidikan Politik berbentuk seminar maka tentu harus ada bukti kegiatannya seminar, semiloka dan sebagainya yang dibuktikan dengan dokumentasi berupa Foto dan bukti-bukti lainnya, agar tidak ada anggapan kegiatan yang dilakukan fiktif.

Ini tentunya merupakan persoalan besar yang dihadapi saat ini. Adet sendiri tidak memungkiri terjadinya keterlambatan pencairan dana oleh Pemerintah Daerah yang hiasannya terjadi atau dicairkan dibulan Oktober sampai dengan Desember sehingga Parpol tidak memiliki waktu panjang untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan yang diberikan Pemerintah.

“Tidak menutup kemungkinan ada kesan, Laporan Pertanggungjawaban dari Parpol terkesan asal-asalan. Padahal sebenarnya tidak, karena faktor waktu yang sangat terbatas tadi. Dengan adanya kegiatan yang difasilitasi BPK ini memberi ruang, jangan sampai Pemerintah mencairkan anggaran di bulan-bulan Oktober atau Desember gitu sukur-sukur pencairanya pertenganan tahun.” ujarnya menambahkan.

Disisi lain, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalteng Cornell Syarief P. Diwawancarai terpisah menjelaskan, sumber anggaran keuangan Partai Politik tidak hanya dari Bantuan Keuangan dari Pemerintah saja baik itu APBN maupun APBD, tapi juga bersumber dari Anggaran Keuangan lainya.

“Sehingga dibutuhkan niat dari seluruh Partai Politik untuk mampu memberikan pertanggungjawaban dengan baik. BPK sendiri melihat bukti-buktinya meyakinkan apa tidak?. Kedepan aturannya akan semakin dipertajam sehingga suatu saat kita akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lebih terarah serta mencermati lagi mengenai bukti-bukti pertanggungjawaban” jelas Cornell Syarief P.

Disinggung alasan terkait baru sekarang upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah sendiri mengenai lebih mencermati kembali perihal laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh masing-masing Parpol. Ia menjelaskan, mungkin dimasa lalu BPK melihat nilai Bantuan Keuangan Parpol tidak terlalu Material sehingga tenaga BPK sendiri lebih fokos terhadap laporan APBD yang nilainya ratusan miliar.(arli)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...