Perdana, Pemkab Pandeglang Raih WTP

MENARAnews, Pandeglang (Banten) – Pemerintah Kabupaten Pandeglang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pandeglang tahun 2016. Ini adalah raihan prestisius perdana bagi Pemkab sejak dipimpin oleh Irna Narulita pada tahun 2016 lalu. Sekaligus WTP pertama dalam sejarah Pandeglang.

Pemberian opini ini, dilakukan di Gedung BPK Perwakilan Banten, di Jalan Palka Nomor 1, Palima, Serang, Banten, bersama dengan kabupaten kota lain, termasuk Pemprov Banten, Rabu (31/5/2017).

Usai meraih predikat WTP, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengaku bangga dengan capaian tersebut. Apalagi sejak pertama kali menjabat sebagai Kepala Daerah, dirinya dituntut untuk memperbaiki penilaian BPK terhadap laporan keuangan daerah.

“Berlakunya opini dari BPK ini, karak ayeuna (baru kali ini),” ujar Irna sumringah yang dikutip dari Instagram IrnaCenter.

Dirinya mengaku sangat bersyukur Kabupaten Pandeglang medapatkan predikat WTP. Sebab, kata Bupati, hasil ini menunjukan dari kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama tahun berjalan.

“Era Irna dan Tanto adalah tahun kerja keras. Dan Ini merupakan hasil kerja masif (bersama) seluruh jajaran OPD. Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi untuk seluruh OPD di Kabupaten Pandeglang,” ungkap Irna.

Menurutnya, capaian yang luar biasa ini tidak semata – mata diraih oleh Pemerintah Daerah saja. Namun, ini merupakan hasil kerja sama dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dan pihak BKRI Perwakilan Banten.

“Kami ucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Pandeglang, yang banyak memberikan dorongan dalam pengelolaan keuangan, dan pihak BPKRI Perwakilan Banten yang selalu memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, mulai dari pemantauan dan pemerikssaan,” bebernya.

Sebelumnya Pemkab sempat cemas atas penilaian BPK. Karena berdasarkan catatan pada tahun 2015 lalu, LKPD Pandeglang sempat diberi 4 catatan, diantaranya soal aset kendaraan dan piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Dimana ada puluhan aset yang belum terdata dan piutang PBB sejak tahun 1993 yang mencapai Rp 98 miliar. (Kr)

 

Editor: Irdan

Comments
Loading...