Pemko Percepat Tindak Lanjut Rekomendasi LHP BPK

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Dalam upaya mempercepat tindak lanjut penyelesaian dari rekomendasi-rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilam Kalteng atas laporan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan daerah serta hasil pembangunan, maka Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya, melakukan proses percepatan terhadap rekomendasi LHP BPK tersebut.

“Hari ini kami menyelenggarakan rapat koordinasi percepatan tindak LHP atas rekomendasi dari BPK RI Perwakilan Kalteng. Untuk mempercepat prosedurnya, maka tindak lanjut difokuskan kepada lima SKPD yang menjadi bagian dari rekomendasi BPK,”ungkap Wakil Wali Kota Palangka Raya, Mofit Saptono Subagio, Senin (8/5), di Aula kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) kota setempat.

Kelima SKPD yang dimaksud lanjut Mofit diantaranya Dinas Cipta Karya dan Tata Kota, Dinas Pendidikan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas kesehatan, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Terutama menyangkut proses pendapatan ,pelaksanaan pembangunan fisik, pelaksanaan sektor pendidiklan (berkenaan dengan dana bos dan lain-lain.

“Secara detailnya, maka etikanya kami tidak diperkenankan menyampaikan hal ini. Terlebih ini kan baru tahap penyelesaian tindak lanjut,”tuturnya.

Sementara kata Mofit, untuk menjawab dari rekomendasi-rekomendasi itu, saat ini pihaknya masih mengumpulkan dokumen. “Jadi tidak hanya dilakukan secara verbal atau tertulis jadi harus ada dokumen pendukungnya. Ini akan saya kawal,” tandasnya mengungkapkan lagi.

Menurut Mofit, proses percepatan penyelesaian dari tindaklanjut rekomendasi BPK tersebut , mulai dilakukan pihaknya terhitung sejak hari Sabtu, Minggu dan Senin. Dimana pada sore Senin itu pula (Senin kemarin red), sebagian hasil penyelesaian tindak lanjut akan diserahkan ke BPK. Sedangkan sebagian hasil tindak lanjut akan diserahkan pada hari Selasa besok.

Dikatakan dari dokumen dan jawaban yang diberikan kepada pihak BPK RI tersebut, nantinya sebagai dasar pihak BPK untuk memberikan keputusan. Sebutsaja apakah nanti menjadi bagian temuan BPK yang berkaitan erat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dilaksanakan pada tahun 2016 lalu .

Disebutkan Mofit, bila hasil penyampaian tindaklanjut itu oleh pihak BPK dianggap dijadikan sebagai temuan, maka ada waktu 60 hari untuk dilakukan perbaikan .Bila 60 hari telah dilakukan tindaklanjut perbaikan, maka barulah opini yang diharapkan segera dijatuhkan.

“Kami berharap ini sudah maksimal dilakukan, sebab semuanya merupakan hasil kerjasama atau asessensi yang dilakukan semua pihak. Dan saya kawal secara langsung proses ini. Ibarat orang masak saya melihat, menunya apa, irisan dagingnya bagaimana dan bumbunya yang seperti apa. Kami berkeyakinan, bahwa konsep temuan itu bisa diselesaikan dan dijawab secara baik sehingga Wajar Tanpa Pengecualia (WTP) dapat diraih,” pungkasnya.(AF)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...