Pemkab Kapuas Ajukan 8 Rancangan Peraturan Daerah

Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin menyerahkan Raperda kepada Ketua Ketua DPRD Kapuas, Algrin Gasan

MENARAnews, Kuala Kapuas (Kalteng) – Pemerintah Kabupaten Kapuas menyampaikan sebanyak 8 buah rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kapuas, dalam rapat paripurna yang digelar, Senin (15/5/2017).

Delapan rancangan peraturan daerah itu yakni Raperda tentang badan permusyawaratan desa, Raperda tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa, Raperda tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, Raperda tentang pedoman pembentukan produk hukum desa.

Kemudian Raperda tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa, Raperda tentang pedoman barang/jasa di desa pada wilayah Kabupaten Kapuas, Raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan adat dayak di Kabupaten Kapuas dan Raperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Wakil Bupati Kapuas H Muhajirin dalam rapat paripurna menjelaskan satu persatu secara umum rancangan regulasi yang disampaikan kepada legislatif tersebut. Salah satunya Raperda tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Menurut Muhajirin revisi rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kapuas tidak lepas dari adanya perubahan dan ketidaksesuaian antara rencana yang dihasilkan (RTRWK Kabupaten Kapuas tahun 2002) dengan kondisi yang berkembang saat ini akibat faktor internal dan eksternal.

Perubahan pemanfaatan ruang yang sifatnya internal, kata dia, disebabkan oleh faktor percepatan pembangunan yang terjadi di wilayah perencanaan diluar prediksi yang tidak mampu diantisipasi oleh rencana tata ruang sebelumnya. “Sehingga banyak terjadi pergeseran dan penyimpangan (deviasi) pemanfaatan ruang,” katanya.

Disamping itu, lanjut Wabup Kapuas, belum terealisasinya program-program penataan ruang yang direncanakan dalam RTRW Provinsi Kalteng dan Kabupaten Kapuas mengakibatkan struktur ruang dan pola ruang khususnya di wilayah menjadi tidak optimal dan efisien. Perubahan pemanfaatan ruang yang sifatnya eksternal seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 serta konsep pedoman penyusunan RTRW Kabupaten Kapuas yang menjadi rujukan dalam sistem penataan ruang di tingkat pusat maupun kabupaten sekitar yang berbatasan.

“Kedua faktor itu memberi gambaran bahwa kegiatan penyusunan revisi RTRWK Kabupaten Kapuas menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menjawab tuntutan perkembangan pembangunan wilayah kabupaten,” terang Muhajirin. (irf)

Editor: Hidayat

Comments
Loading...