Mulai 1 Juni 2017, Santunan Kecelakaan PT. Jasa Raharja Naik 100 Persen

MENARAnews, Palangka Raya (Kalteng) – Terhitung sejak 1 Juni 2017 nanti, Pemerintah melalui kebijakan strategis yang dikeluarkan yakni penetapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15 tahun 2017 tentang besaran santutan dan Iuran Wajib Dana Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas hingga mencapai 100 persen.

Dengan maksud memberikan informasi mengenai peraturan tersebut kepada masyarakat, PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang  Kalimantan Tengah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi mengenai kenaikan besaran santunan tersebut, Rabu (24/05) di Aula Kantor Cabang Kalimantan Tengah Jl. RTA Milono Km.2 Kota Palangka Raya.

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Kalimantan Tengah Agung Tri Gunardi secara langsung memberikan arahan dalam kegiatan sosialisasi tersebut, yang juga dihadiri sejumlah instansi dan lembaga terkait seperti pihak Polda Kalteng melalui Direktorat Lalu Lintas dan lain-lain, termasuk awak media.

Dalam kesempatan itu, Agung ketika diwawancarai menyampaikan, kebijakan terkait kenaikan santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan baik itu angkutan umum dan kecelakaan lalu lintas dikarenakan, Pemerintah menilai keuangan dari Jasa Raharja sedang “sehat”.

“Sehingga bisa menaikan santunan tanpa menaikan besaran iuran wajib (IW) maupun sumbangan wajib (SW). PMK mengenai pembayaran santuan terkahir di tahun 2008. Dan sampai dengan tahun 2017 saat ini baru ada penyesuan santunan yang diberikan,” jelas Agung Tri Gunardi.

Berdasarkan kebijakan PMK No.15/2017 dapat disampaikan, untuk ahli waris korban meninggal dunia mendapatkan santunan sebesar Rp.50.000.000 dimana semula santunan hanya dibetikan Rp.25.000.000. Santunan bagi korban cacat masih tetap sesuai persentase tertentu dari santunan meninggal dunia, yakni dinaikan sebesar Rp. 50.000.000

Pengganti biaya perawatan dan pengobatan meninggal menjadi maksimal Rp.20.000.000 dimana, ujarnya kembali  semula santunan hanya Rp.10.000.000, serta penggantian biaya penguburan meningkat menjadi Rp.4.000.000. bagi korbam yang tidak memiliki ahli waris, dimana semula Rp.2.000.000.

Disinggung terkait, jika kedepan proyeksi keuangan yang disusun oleh PT. Jasa Raharja (Persero) menunjukan ketahanan dana tersedia tidak memadai lagi, Agung menjelaskan, jika hal tersebut terjadi, tanggungjawab dari Pemerintah bagaimana agar ketahanan dana tersedia masih memadai untuk memberikan kenaikan santunan.

“PT. Jasa Raharja (Persero) kan milik Pemerintah, tugas Pemerintah lah yang mengupayakan bagaimana dana tetap “sehat”. Belum lagi kita setiap periode tertentu kan selalu melaporkan kondisi keuangan yang ada kepihak Pemerintah, setahu saya seperti itu di Pusat,” paparnya menambahkan.

Disinggung kembali mengani informasi jumlah besaran anggaran yang sudah diklaim oleh korban atau ahli waris. Untuk pembayaran klaim di tahun 2016 mengalami kenaikan dibandingkan klaim pembayaran di tahun 2015 yakni sebesar 25 persen. Dimana santunan yang dibayarkan di tahun 2015 sekitar Rp.10 Miliar, sedangkan santunan yang dibayarkan di tahun 2016 sebesar Rp.12,5 Miliar.

Bahkan di tahun 2017 sampai dengan bulan April, santunan yang sudah dibayarkan saat ini tidak terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan bulan April 2016 lalu dimana ketika itu santunan yang dibayarkan totalnya Rp.3,8 Miliar dan Arpil 2017 totalnya juga sama yakni hanya sebesar Rp.3,8 Miliar.

Kedanti demikian, ada kenaikan santunan yang diberikan, namun dalam ketentuan PMK No.16 tahun 2017 yang mengatur tentang denda keterlambatan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) mengalami kenaikan mencapai 100 persen yakni terlambat 1-90 hari denda 25 persen dari Dana SWDKKLLJ, terlambat 91-180 sebesar 50 persen, denda 181-270 hari denda 75 persen, dan terlambat lebih 270 hari dikenakan 100 Persen.(arli)

Editor : Hidayat

Comments
Loading...