MENARAnews, Bukittinggi (Sumatera Barat) – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat selama tiga hari, 13 hingga 15 Mei 2017. Dalam kunjungan kerjanya, Menteri Eko membuka acara Expo Badan Usaha milik Desa (Bumdes) Nusantara 2017 dengan tema “Bumdes Membangun Indonesia” sekaligus mengisi Workshop Bumdes di Lapangan Kantin, Kota Bukittinggi, Sabtu (13/05).
Plt. Dirjen Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Prof. Ahmad Erani Yustika dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut terbagi menjadi beberapa kegiatan antara lain, Expo Bumdes, Workshop Bumdes, dan penganugerahan Desa Wisata.
“Kegiatan Expo Bumdes bertujuan untuk memperkenalkan atau memasarkan keragaman kegiatan pemerintah yang sudah berjalan dalam beberapa waktu terakhir ini, meningkatkan akses informasi dan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan Bumdes serta meningkatkan komitmen dalam rangka pembangunan desa,” ucap Ahmad Erani Yustika sebagai ketua pelaksana.
Pihaknya juga menambahkan bahwa adanya workshop Bumdes bertujuan untuk untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman masyarakat Nagari mengenai hal-hal praktis terkait dengan Bumdes dan memperkuat keragaman kegiatan Bumdes dari berbagai potensi desa yang ada di seluruh Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, penganugerahan Desa Wisata juga bertujuan untuk menampilkan Desa Wisata terbaik dan memberikan anugerah penghargaan sebagai usaha pelaksanaan fungsi pengembangan usaha Bumdes berbasiskan pariwisata serta meningkatkan kerjasama kepada pihak terkait dalam rangka pengembangan usaha Bumdes.
Di lain sisi, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyambut baik adanya Expo dan Workshop Bumdes di Kota Bukittinggi. Pihaknya berharap dengan adanya kegiatan tersebut akan semakin memotivasi masyarakat untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa, sehingga kota Bukittinggi lebih terbantu dalam hal promosi wisata. Selain itu Pemkot Bukittinggi juga berharap agar desa-desa bisa saling bersinergi sehingga memberikan dampak yang bagus kepada kota Bukittinggi.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menceritakan tentang kendala-kendala awal mula tercanangkannya program Bumdes.
“Pemerintah pada tahun 2014 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6. Spirit dari Undang-Undang nomor 6 adalah memberikan kewenangan kepada desa bukan hanya untuk mengelola pemerintahannya, tetapi juga mengelola keuangan desa, pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat Undang-Undang ini akan diluncurkan, banyak pihak yang ragu apakah desa atau nagari mampu mengelola karena banyak Kabupaten dan Kotamadya yang masih memiliki banyak masalah”, ungkapnya.
Pihaknya juga menambahkan meskipun adanya kendala dalam pelaksanaan, ternyata dengan program Bumdes, desa mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 12%, seperti di luar Jawa. Bahkan untuk desa-desa tertinggal dan belum tersentuh pertumbuhan ekonomi bisa sampai lebih dari 67%. Sementara itu, dengan adanya dana desa dapat membantu terbangunnya jalan desa sepanjang 66.884 km, jembatan sepanjang 511,9 km, embung sebanyak 686 dan saluran irigasi sebanyak 12.596. Belajar dari pengalaman tahun 2015 dimana dana desa yang terserap hanya 80%, pada tahun 2016 dana desa yang terserap adalah mencapai 99,8%. Selain itu, Menteri Eko juga menekankan bahwa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan, Pemerintah memiliki 4 program unggulan, yaitu program unggulan desa (Prudes), pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), pembuatan Embung dan sarana olah raga desa (Raga). Dengan adanya progam unggulan tersebut diharapkan 3 tahun ke depan tidak akan ada desa tertinggal di Indonesia.
Dalam kegiatan tersebut hadir para Wali Nagari se Sumatera Barat, pelaku usaha atau pengelola Bumdes se Sumatera Barat, serta 10 Kabupaten Kota penerima Desa Wisata dengan berbagai kategori yaitu Kota Bontang, Kabupaten Malang, Kabupaten Gianyar Kabupaten Palelawan, Kabupaten Ende, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu, terdapat kurang lebih 350 orang Wali Nagari yang hadir. (AD)