Menjaga Pancasila Menolak Khilafah

MENARAnews, Denpasar (Bali) – Maraknya aksi-aksi intoleran di Indonesia membuat keresahan di masyarakat dan untuk menyikapi hal tersebut Gerakan Anti Khilafah (GRAK) bersama Pemuda Pancasila Provinsi Bali, Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor), dan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggelar Jumpa Pers yang bertema, “Menjaga Pancasila Menolak Khilafah” di Kubu Kopi Jalan Hayam Wuruk Denpasar, Senin (8/5/17).

GRAK, Nyoman Mardika mengatakan bahwa kegiatan tersebut tidak ada hubungan dengan Pilkada di DKI, tetapi jika keberagaman mulai terusik maka itu akan mengganggu.

“Ada gerakan yang menuju intoleransi pada umat beragama, suku, ras yang beragam dalam kehidupan ini. Kalau mengusik sebatas wacana maka akan diladeni dengan wacana, namun ini sudah diluar itu maka harus disikapi bersama. Kita tidak ingin menyentuh pada hal yang sifatnya keagaamaan, tetapi pada hal Kebhinekaan kita terganggu, kita sudah komitmen pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika itu yang harus kita junjung sebagai anak bangsa. Jika itu bagian dari sebuah politik kita tidak memungkiri, namun bukan bagian kekuasaan atau mendukung pihak tertentu, sedangkan pilkada dan pemilu lain akan terus ada dan kemungkinan hal-hal seperti ini akan digunakan. Siapapun yang melakukan gerakan intoleransi maka harus ditanggapi, kita tidak boleh diam dalam menjaga keberagaman kesatuan RI”, papar Nyoman Mardika.

Pemuda Pancasila Komang Gede Suparta turut menguatkan bahwa Pemuda Pancasila menyatakan menolak kekhalifahan, Pancasila tetap abadi, NKRI harga mati.

Sementara itu, Sekretaris GP Anshor Denpasar Muhammad Rohimin mencoba untuk menjelaskan terkait khilafah dan kholifah.

“Khilafah merupakan sistem, sedangkan kholifah pemimpinnya. Hal ini pernah terjadi dalam Piagam Jakarta yang disusupi supaya Indonesia menjadi negara Islam. Apapun bentuknya jika melawan NKRI maka kita beraksi dan meminta dukungan kepada masyarakat untuk bergerak bersama. Jika kita diam, maka kejadian di Timur Tengah akan terjadi di Indonesia. Tidak ada yang salah dalam sistem itu, tetapi yang salah adalah mereka mengambil sumber hukum dari sana secara tekstual bukan dipelajari dari kias dal lainnya, mempelajari Alquran butuh dengan ekstra. Contoh dari makna tekstual diantaranya jika berzina dirajam dan jika mencuri dipotong tangan. Ilmu dasar hukum yang digunakan tersebut pada jaman ini tidak relevan dan dibelakang itu pastinya ada agenda politik. Bukan seperti itu mempelajari Alquran, Islam itu fleksibel dan lentur yang bisa dipakai sampai akhir jaman,” ungkap M. Rohimin.

Gerakan solidaritas bersama tersebut akan dilanjutkan dengan menggelar Seminar pada 20 Mei 2017, pukul 09.00 Wita, di Hotel Inna Veteran Denpasar dengan mengangkat tema : Menjaga Pancasila Menolak Khilafah. (NN)

Editor : N. Arditya

Comments
Loading...